SURABAYA - Pemerintah Kota Probolinggo turut ambil bagian dalam Focus Group Discussion (FGD) yang membahas legalitas status aset tanah dan rumah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero). Agenda ini digelar pada Selasa (24/6) pagi di Surabaya. Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, hadir langsung dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala Dinas Perhubungan Agus Efendi. FGD ini membahas sejumlah hal, mulai dari penjagaan hingga optimalisasi aset BUMN perkeretaapian yang tersebar di kabupaten/kota dalam wilayah kerja PT KAI di Jawa Timur. Kegiatan ini dipimpin oleh Executive Vice President of Non-Railway Assets PT KAI (Persero) Mohamad Nurul Huda Dwi Santoso bersama Vice President DAOP 9 Jember Hengky Prasetyo.
Dalam forum tersebut, Mohamad Nurul Huda menyoroti berbagai persoalan di lapangan, salah satunya penggunaan aset negara oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atau kepentingan. Terutama yang berkaitan dengan aset yang berada di tengah-tengah pemukiman atau wilayah perkotaan.
“Untuk pengamanan dan penyelamatan aset negara dalam hal ini yang dikelola oleh KAI baik itu berbentuk tanah maupun rumah, karena ada satu persepsi selama ini tanah negara yang dikelola KAI itu bisa dikuasai dan dimiliki oleh yang tanpa hak kemudian ditempati secara turun temurun,” jelasnya.
.jpeg)
Usai mengikuti FGD, Wali Kota dr. Aminuddin menyampaikan apresiasi terhadap langkah PT KAI dalam menjaga aset negara, khususnya yang berada di wilayah Kota Probolinggo. Menurutnya, forum ini juga membuka peluang reaktivasi aset-aset PT KAI di Kota Probolinggo yang dapat mendukung perekonomian daerah. Salah satunya adalah rencana pengaktifan kembali jalur kereta menuju pelabuhan.
“Sehubungan dengan akan dibukanya Pelabuhan Kota Probolinggo menjadi pelabuhan ekspor impor, dibutuhkan nanti transportasi antara pelabuhan dan Stasiun Kota Probolinggo. Jaraknya 1,6 km yang memang ke depan ada jalur khusus, ini yang kita pahami bahwa sebelumnya ini merupakan jalur lama dan akan kita revitalisasi lagi,” kata dr. Amin
Senada dengan wali kota, Kadishub Agus Efendi, menambahkan bahwa setelah kegiatan ini, pemkot akan segera melakukan langkah-langkah teknis terkait pendataan aset-aset yang berpotensi untuk dijalin kerja sama. Guna mendukung pengembangan perekonomian Kota Probolinggo.
“Tindak lanjutnya adalah masing-masing daerah menginventarisir apa yang bisa dikerjasamakan. Gol-nya terjadilah suatu reaktivasi untuk pengembangan angkutan transportasi yang terintegrasi,” tambah Kadishub Agus.
Hadir sebagai narasumber dalam forum tersebut diantaranya perwakilan DPRD Provinsi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Polda Jawa Timur serta Kanwil BPN Jawa Timur. (dp/pin)
