KANIGARAN — Pemerintah Kota Probolinggo menggelar sosialisasi penting bertajuk Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, Kamis (31/7). Acara ini menjadi langkah konkret untuk mewujudkan kota yang sehat, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
Turut hadir dalam acara tersebut Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, bersama Forkopimda, yakni Dandim 0820 Probolinggo Letkol Arh Iwan Hermaya, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri, perwakilan Kejari, Kepala Satpol PP Pujo Agung Satrio beserta jajaran, Kepala DKUP Fitriawati, serta 75 peserta dari Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) se-Kota Probolinggo.
Kepala Satpol PP Kota Probolinggo, Pujo Agung Satrio, menekankan pentingnya sosialisasi ini sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai aturan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.
.jpeg)
"Kami ingin memberikan wawasan yang tepat agar masyarakat, terutama para PKL, dapat mendukung program pemerintah dan bersama-sama menciptakan suasana kota yang aman, tenang, dan kondusif," ujar Pujo.
Arahan selanjutnya disampaikan oleh Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri. Ia menegaskan perlunya kesepahaman bersama dalam menjalankan kebijakan daerah demi kesejahteraan masyarakat. "Kami dari Polres siap memberikan pelayanan dengan hati yang tulus. Mari kita patuhi aturan yang berlaku demi kepentingan umum," katanya.
Narasumber dari acara ini, Eko Candra Wirawan, Kabid Penegakan Perda Satpol PP, memberikan pemaparan mengenai kawasan larangan merokok, seperti tempat ibadah, kantor, fasilitas pendidikan, pelayanan publik, area bermain, transportasi umum, dan fasilitas kesehatan.
Sementara untuk kawasan terbatas merokok seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan tempat umum lainnya wajib menyediakan tempat khusus merokok sesuai ketentuan Perda dan Perwali.
"Penegakan hukum ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat. Satpol PP punya kewenangan melakukan pengawasan, tindakan, serta koordinasi lintas instansi. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif seperti denda hingga pencabutan izin usaha," papar Eko.
Dengan semangat kolaboratif dan pendekatan yang penuh empati, sosialisasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Probolinggo dalam mewujudkan kota yang sehat, tertib, dan lebih baik untuk semua warganya.
Rencana Relokasi PKL, Dokter Amin Minta PKL Tak Khawatir dan Jaga Kekondusifan
.jpeg)
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, membahas tentang rencana relokasi PKL yang dilakukan dalam waktu dekat. "Saya sangat mengerti perasaan para PKL. Pemerintah hadir bukan untuk mematikan usaha rakyat, tapi justru memberi ruang yang lebih baik dan tertata, seperti relokasi ke GOR A. Yani. Yakinlah, fasilitasnya lebih nyaman, dan kita pastikan ini demi wajah kota yang lebih indah untuk menjadikan destinasi wisata," jelas wali kota.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkot akan terus mengawal proses relokasi secara humanis dan berkelanjutan. "PKL tidak perlu khawatir. Kita akan lakukan evaluasi dan koordinasi rutin. Yang berjualan juga dipastikan adalah warga Kota Probolinggo sendiri. Mari tetap optimis dan jaga kondusifitas," pesannya.
Dalam sesi diskusi, sejumlah PKL mengajukan pertanyaan terkait teknis relokasi. Wali kota menyambut baik aspirasi tersebut dan menegaskan akan ada pendekatan yang mengedepankan rasa kekeluargaan.
"Saya ingin kota ini menjadi kota yang inspiratif. Mari kita manfaatkan semua fasilitas pemerintah dan berinovasi, misalnya membuat zona kuliner KHAS (kuliner halal, aman dan sehat) yang menarik wisatawan," tambahnya. Pemkot mengumumkan rencana penutupan sementara area Alun-Alun Kota Probolinggo mulai 5 Agustus untuk mendukung proses penataan.
Dandim 0820 Letkol Arh Iwan Hermaya menyampaikan dukungan penuh TNI terhadap upaya relokasi PKL dan program pemerintah lainnya. "Kami mendukung langkah relokasi ini dan akan berada di tengah-tengah masyarakat untuk membantu menyukseskan program demi kemakmuran bersama. Jika ada kendala, kami siap memfasilitasi solusi," tegasnya. (vv/fa)
