SURABAYA – Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Bank Perekonomian Rakyat Jatim (Perseroda) atau Bank UMKM Jatim, yang digelar di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Senin (16/6). Forum strategis ini dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak serta dihadiri jajaran kepala daerah dan pemangku kepentingan dari berbagai wilayah di Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Emil Dardak menyoroti capaian positif kinerja Bank UMKM Jatim sepanjang tahun 2024. Salah satu indikator utama adalah kenaikan penyaluran kredit produktif sebesar 10,65 persen, yang mencerminkan komitmen kuat bank daerah ini dalam mendorong sektor riil dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Ini menjadi bukti bahwa Bank UMKM Jatim terus berkembang dan berperan nyata dalam memperluas akses keuangan hingga ke pelosok,” ujar Emil. Ia juga menambahkan bahwa saat ini BPR Jatim telah memiliki 32 kantor cabang dan 131 kantor kas di seluruh Jawa Timur, menjadikannya instrumen penting dalam pembangunan inklusif di berbagai sektor.
Tahun 2025 menjadi momentum penguatan program strategis, di mana Bank UMKM Jatim akan memfokuskan penyaluran pembiayaan pada program-program unggulan seperti Program Kredit Sejahtera (Prokesra), Kredit Petani Jatim, dan Dagulir. Selain itu, kredit konsumtif seperti Kredit Kepemilikan Emas dan Kendaraan Bermotor tetap menjadi bagian dari layanan pembiayaan bagi masyarakat.
Emil juga mengumumkan pengangkatan Irwan sebagai Direktur Utama Bank UMKM Jatim yang telah melalui tahapan seleksi dan penilaian kinerja. “Hasil penilaian dewan komisaris menunjukkan performa yang baik. Kini tinggal menunggu satu tahapan lagi yakni fit and proper test dari OJK,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, yang hadir bersama Pemimpin BPR Jatim Cabang Probolinggo I Made Bayuangga, menyambut baik arah kebijakan yang dicanangkan dalam forum RUPS ini. Ia menegaskan pentingnya memperluas dukungan pembiayaan kepada sektor produktif, terutama bagi pelaku UMKM.
“Dalam konteks ketahanan pangan, penyaluran kredit pertanian menjadi sangat penting. Namun lebih luas lagi, kami melihat bahwa BPR Jatim sangat potensial untuk mendukung UMKM di segala bidang baik perdagangan mikro, industri rumahan, hingga perikanan,” ungkap Ina.
Ia juga menekankan bahwa pembiayaan dari lembaga keuangan daerah harus diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat, bukan sekadar konsumsi. Oleh karena itu, pemerintah daerah siap bersinergi untuk memastikan bahwa manfaat dari berbagai skema kredit ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah.
Dengan semangat kolaboratif dan fokus pada pembangunan inklusif, RUPS ini diharapkan dapat menjadi pijakan kuat bagi BPR Jatim dalam memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah yang lebih tangguh dan merata. (yul/pin)
