KANIGARAN — Pemerintah Kota Probolinggo menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam rangka persiapan penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester II tahun 2025, di Command Center pada Kamis (4/12). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo dan dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Rey Suwigtyo serta jajaran perangkat daerah pengelola pendapatan serta perwakilan lembaga keuangan.
Dalam pemaparannya, Pj Sekda Rey Suwigtyo menjelaskan bahwa IETPD merupakan instrumen strategis untuk memetakan, memonitor, dan mengukur perkembangan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. “IETPD bukan sekadar indikator penilaian, tetapi instrumen penting untuk memetakan dan memonitor perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Digitalisasi transaksi akan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mendorong optimalisasi PAD melalui kanal pembayaran non tunai,” tegasnya.
Tyok – sapaan akrab Rey Suwigtyo - menyampaikan sejumlah tujuan percepatan digitalisasi, mulai dari mendukung tata kelola keuangan yang lebih transparan, meningkatkan potensi PAD melalui pembayaran non tunai, memperluas transaksi digital masyarakat, hingga mewujudkan keuangan inklusif dan integrasi ekonomi keuangan digital daerah.
Ia juga menekankan capaian Kota Probolinggo yang menunjukkan tren positif. “Kenaikan indeks ETPD sebesar 1,5 persen merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Namun kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperkuat kanal transaksi, meningkatkan integrasi sistem informasi keuangan, serta memperluas digitalisasi pendapatan di semua PD,” tambahnya.
Berdasarkan data Kantor Perwakilan BI Malang Dedy Prastyo, Indeks ETPD Kota Probolinggo Semester II tahun 2024 sebesar 96,3 persen meningkat menjadi 97,8 persen pada Semester I tahun 2025. Kenaikan ini menempatkan Kota Probolinggo pada peringkat ke-18 TP2DD se-Jawa Timur, naik dari posisi ke-22 pada semester sebelumnya. Namun, di wilayah kerja BI Malang, peringkat Kota Probolinggo turun satu posisi, dari peringkat kelima menjadi peringkat keenam.
Dedy juga menegaskan pentingnya penguatan akselerasi digitalisasi di daerah. “IETPD Kota Probolinggo Semester I 2025 mengalami peningkatan 1,5 persen dan naik peringkat di level provinsi. Namun di wilayah kerja BI Malang, posisi Kota Probolinggo turun satu peringkat sehingga perlu penguatan langkah-langkah digitalisasi,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan beberapa rekomendasi strategis. “Penguatan kelembagaan, komitmen kepala daerah, optimalisasi peran Bank RKUD, peningkatan pelayanan publik digital, serta literasi masyarakat adalah kunci. Peningkatan transaksi QRIS, terutama di BLUD, menjadi indikator penting yang mendorong kenaikan PAD,” ujarnya.
Dalam sesi pembahasan, TP2DD juga menyampaikan progres digitalisasi yang telah berjalan, diantaranya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), optimalisasi e-SPTPD dan e-SPPT, peningkatan penggunaan QRIS pada retribusi parkir, integrasi data penerimaan dengan Bank Jatim, serta realisasi transaksi digital di seluruh SKPD. Adapun realisasi per kanal pembayaran hingga November 2025 menunjukkan dominasi e-banking sebesar 93,31 persen, disusul teller 2,74 persen, e-commerce 2,61 persen, QRIS 0,87 persen, EDC 0,44 persen, dan ATM 0,03 persen.
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin memberikan arahan sekaligus apresiasi atas capaian tersebut. “Seperti disampaikan Pj Sekda, indeks ETPD Kota Probolinggo meningkat dari 96,3 persen menjadi 97,8 persen. Meskipun ada peningkatan, masih terdapat tugas yang harus diperkuat, terutama implementasi kanal transaksi dan optimalisasi digitalisasi pendapatan,” ujarnya.
Ia juga mengimbau agar transaksi non tunai semakin diperluas. “Saya mengajak masyarakat, wajib pajak, wajib retribusi, dan pelaku usaha untuk berpartisipasi melalui pembayaran digital demi memperkuat kemampuan fiskal daerah. Dengan APBD yang kuat, kualitas pembangunan dan pelayanan publik akan semakin baik,” lanjut wali kota.
Pemerintah Kota Probolinggo menargetkan capaian IETPD Semester II 2025 dapat terus meningkat melalui integrasi sistem, penguatan regulasi, serta optimalisasi seluruh kanal pembayaran digital di lingkungan pemerintah daerah. (sit/fa)
