KANIGARAN - Usai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Stadion Bayuanggga, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menghadiri dialog khusus terpadu atasi masalah pendidikan (DOKTER AMIN), Jumat (2/5) di SMPN 9 Kota Probolinggo.
Kehadirannya bersama Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, Bunda PAUD dr. Evariani Aminuddin, Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha K., dan Sekda Kota drg. Ninik Ira Wibawati disambut dengan tarian Garuda Nusantara yang dibawakan oleh siswi-siswi SMPN 9 Kota Probolinggo.
Tarian tersebut memikat perhatian Wali Kota Aminuddin, yang menyoroti filosofi burung Garuda sebagai simbol kekuatan, kebebasan, perlindungan, dan harmonisasi. Dalam kesempatan tersebut, dr. Aminuddin juga menandatangani 16 inovasi pendidikan dari sekolah negeri dan swasta, serta mengapresiasi capaian HAKI dari Kemenkumham
“Saya tadi menandatangani 16 inovasi dari SMP negeri dan swasta. Tadi juga ditunjukkan sejumlah penghargaan HAKI dari Kemenkumham. Saya apresiasi ini, para insan pendidikan terus bergerak menuangkan ide kreatifnya untuk mencerdaskan anak-anak kita,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berperan dalam pengembangan individu, tetapi juga sebagai alat membangun peradaban dan kemajuan bangsa.
“Insyaallah, saya yakin dengan kekuatan SDM di kota ini mampu mewujudkan visi dan misi kami yaitu mengedepankan Kota Probolinggo menjadi kota yang tangguh dan kuat,” tambahnya.
Filosofi harmonisasi dari burung Garuda turut ditekankan. Dikatakan bahwa kemajuan pendidikan memerlukan sinergi dari berbagai elemen, termasuk pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha dan media massa.
“Harmonisasi ini perlu kita jaga untuk menggerakkan dan mencapai visi misi kami. Pendidikan menjadi hal utama yang kita perjuangkan bersama-sama yang melibatkan semua pihak khususnya insan-insan pendidikan. Harapannya SDM kita meningkat di masa yang akan datang. Serta menyiapkan diri mengembangkan Indonesia menuju Indonesia Emas,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Syaifudin dari Prolink News Media dan LSM Gerakan Probolinggo Bersatu memberikan masukan positif kepada Wali Kota Probolinggo. Ia menginginkan agar Pemerintah Kota Probolingo menyiapkan regulasi perlindungan bagi para guru agar di dalam proses belajar dan mengajar guru tetap independen dan terhindar dari resiko hukum.
“Mohon disiapkan regulasinya untuk melindungi para guru. Karena selama ini para guru ragu-ragu dalam menindak siswanya, di saat ada siswa yang nakal. Karena takut akan ditindak atau diproses hukum. Ini yang membuat guru seringkali kewalahan sehingga anak-anak manja,” ujarnya.
Wali Kota dr. Aminuddin merespon positif dengan berpesan agar PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) di Kota Probolinggo terus kompak di dalam melindungi anggotanya. “Seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Butuh dukungan dan keterlibatan dari semua pihak termasuk PGRI. Kalau organisasinya tetap kompak, maka bisa terus seiring sejalan dengan program-program pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan di Kota Probolinggo,” tandasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah menjelaskan bahwa tema Hardiknas 2025, "Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua", menjadi dasar keterlibatan berbagai stakeholder pendidikan..
“Hari ini, stakeholder khususnya stakeholder pendidikan dilibatkan dan kita membuka diri untuk saling memberikan ide dan inovasinya untuk memajukan pendidikan khususnya di Kota Probolinggo. Kami berupaya dengan memperkuat akses agar pendidikan merata yang bermutu, pembelajaran berbasis karakter dan pembelajaran yang mengedepankan digitalisasi (deep learning) sesuai dengan program dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini. Harapannya anak-anak kita nantinya betul-betul mampu bertarung secara global,” jelasnya.
Sebagai bagian dari kegiatan, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin juga meninjau kelas program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, diikuti 50 siswa kelas 12 SMPN 9. Program ini bertujuan memberikan edukasi hukum, menanamkan nilai ketaatan terhadap hukum, serta mencegah remaja terlibat dalam pelanggaran hukum seperti tawuran, narkoba, atau kejahatan digital. (mir/uby)
