KANIGARAN – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2025–2029 dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar pada Jumat (2/5) pagi di Puri Manggala Bhakti.
Forum ini diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah, pejabat pemerintah yang menangani program, forum CSR, serta perwakilan kelompok masyarakat Kota Probolinggo. Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Wali Kota dr. Aminuddin yang hadir bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Ketua DPRD, dan Sekda Kota Probolinggo.
Dalam forum tersebut, wali kota memaparkan visi pembangunan jangka menengah yang diusung bersama wakil wali kota, yaitu Mewujudkan Kota Probolinggo yang Tangguh, Berkelanjutan, Sejahtera, Modern, dan Adaptif. Melalui musrenbang ini, wali kota berharap dapat menyatukan visi dan harapan seluruh warga Kota Probolinggo.
“Penjabaran dari visi dan misi, dilengkapi dan dikuatkan dengan ide-ide kreatif dan usulan dari semua pihak, harapannya menjadi satu keutuhan, menjadi suatu keputusan yang akhirnya timbul persepsi bahwa ini RPJMD kita bersama, itu yang paling penting,” jelas wali kota.
Selanjutnya, dr. Aminuddin menjelaskan bahwa terdapat dua komponen utama dalam upaya mewujudkan pembangunan Kota Probolinggo. Pertama adalah inovasi di bidang pendidikan, dan kedua adalah pelayanan kesehatan yang utuh serta menyeluruh.
“Tidak hanya masalah pendidikan, kita terus meningkatkan pelayanan kesehatan secara utuh dan menyeluruh, mulai dari pelayanan tingkat posyandu, pelayanan kesehatan tingkat puskesmas pembantu, rumah sakit, dan rumah sakit rujukan,” kata dr. Amin.
Selain itu, ia juga menargetkan pengembangan ekonomi kreatif sebagai strategi dalam mengurangi angka pengangguran serta mengentaskan kemiskinan di Kota Probolinggo.
“Ada penguatan melalui Perda Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena kita ingin segera mengentaskan yang namanya pengangguran,” tambahnya.
Sejalan dengan fokus pengentasan kemiskinan, Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani turut memberikan saran agar penyusunan program tersebut melibatkan lintas sektor guna memperkuat efektivitas pelaksanaannya.
“Sehingga program pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi program dari Dinas Sosial, tetapi juga bisa dititipkan kepada dinas lain, seperti Dinas Pendidikan, DKUP, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas BKPSDM,” saran Ketua Dwi Laksmi.
Agenda dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, kepala perangkat daerah terkait, ketua forum CSR, rektor Institut Ahmad Dahlan, perwakilan LPM, forum disabilitas, dan forum anak. Penandatanganan tersebut kemudian disahkan oleh Wali Kota Probolinggo. (dp/pin)
