KANIGARAN - Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bappeda Litbang Kota Probolinggo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2026 di Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo pada Rabu (26/3).
Musrenbang RKPD kali ini diikuti oleh 200 peserta yang terdiri dari kepala perangkat daerah, pejabat yang menangani program, lurah, LPM, serta perwakilan masyarakat dan kelompok/forum masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara partisipatif, dengan melibatkan banyak pihak dalam merancang program pembangunan untuk masa depan.
Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo, Dyah Sajekti Widowati, dalam laporannya menjelaskan bahwa Musrenbang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam merancang arah pembangunan kota.
"Musrenbang RKPD adalah wadah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah dengan membuka ruang dialog antara pemangku kepentingan mulai dari perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, organisaso masyarakat dan warga untuk memberikan masukan," jelasnya.
Dyah juga menambahkan bahwa RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yang nantinya akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja bagi pejabat daerah. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan adanya sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kota Probolinggo. “Penyusunan RKPD ini juga harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi,” imbuhnya.
"Kegiatan ini ditujukan untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah, yang tentunya menyelaraskan program kegiatan pembangunan daerah antara sasaran dan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi," imbuhnya.
Tema pembangunan Kota Probolinggo tahun 2026 juga telah disesuaikan dengan rencana pembangunan di tingkat nasional dan provinsi.
"Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026 adalah 'Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Stabilitas Wilayah sebagai Dasar Pembangunan Sosial Ekonomi Berkelanjutan', hal ini telah disesuaikan dengan Rancangan Tema RKP Nasional 'Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan' dan juga Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur 'Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," jelas Dyah.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin mengungkapkan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting untuk menyinkronkan rencana pembangunan antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat.
"Musrenbang RKPD ini merupakan tahapan dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, kemudian musrenbang tingkat kota. Kita harapkan peran aktif dari Pentahalix, yakni semua stakeholder dan masyarakat yang kita libatkan mulai dari pencapaian visi dan misi, rencana strategis, hingga program-program apa saja yang harus dilakukan untuk pembangunan Kota Probolinggo 5 tahun ke depan," ujar Wali Kota Aminuddin.
Selain itu, Wali Kota Aminuddin juga menyampaikan komitmennya untuk memastikan bahwa hasil Musrenbang ini akan tercermin dalam program-program prioritas di APBD 2026.
"Ada target-target yang harus dipenuhi sehingga rincian dan tahapannya harus jelas, Insyaallah didukung dengan aplikasi yang kita siapkan sehingga bisa memantau perkembangan tahapan pelaksanaan program tidak hanya per bulan tapi dari hari ke hari secara real time," imbuhnya.
Kegiatan ini juga diisi dengan paparan dari Kepala Bakorwil III Malang Asep Kusdinar dan Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani. Setelah sesi paparan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan antara pemangku kepentingan yang akan menjadi dasar penyempurnaan dokumen perencanaan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, para asisten dan staf ahli, kepala perangkat daerah, perwakilan TP PKK Kota Probolinggo, Kepala BPS Kota Probolinggo, Direktur PUDAM Bayuangga. (crl/uby)
