Mayangan – Penampilan sekaligus tayangan Duta Genre Kota Probolinggo di bawah naungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Probolinggo, mampu mengalihkan fokus dan perhatian Penjabat Wali Kota M. Taufik Kurniawan.
Hal itu tampak, saat orang nomor satu di Kota Bayuangga ini didapuk untuk memberikan arahan pada giat Pembinaan Kinerja dalam Rangka Pemenuhan Indikator Monitoring Center of Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK) pada pegawai di lingkungan internal instansi kesehatan tersebut. Acara ini digelar Rabu (19/2) siang, di ruang pertemuan kantor Dinkes PPKB yang berlokasi di Jalan Suroyo.
“Saya ndak diceritani kalau ada adik-adik yang tergabung Duta Genre Berencana, sebagai generasi penerus, terimakasih ya (atas kontribusinya). Kalian ini harus jadi anak-anak yang mandiri. Terimakasih juga temen-temen dinas kesehatan yang telah support kinerja saya lima bulan terakhir ini, mudah-mudahan menjadi amal jariyah panjenengan,” ucapnya tulus.
Pada kesempatan itu, Pj Taufik juga menyampaikan upaya pencegahan korupsi perlu dibangun oleh pemerintah daerah, khususnya pada area pelayanan publik. Fokusnya, pada pelaksanaan transparansi, implementasi layanan prima dan bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi pada area pelayanan publik ini mencakup 4 indikator dan 11 sub-indikator.
Nah, dilihat dari jumlah perkara korupsi yang ditangani KPK tahun 2004-2023, lanjutnya, sedikitnya 65% merupakan perkara penyuapan/ gratifikasi. Di mana benturan kepentingan dan faktor politik menjadi salah satu hal yang mempengaruhi terjadinya korupsi pada area ini, terutama pada perkara korupsi besar.
“Raihan indeks MCP KPK Kota Probolinggo sendiri saat ini berada di angka 97 atau peringkat 22 nasional. Kita patut berbangga untuk ini,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Probolinggo berada di level 3. Dengan indeks manajemen risiko di angka 3, namun indeks efektifitas pengendalian korupsi masih di angka 2.9. Serta hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) berada pada posisi waspada, yaitu 75.86.
Oleh karena itu Pj Taufik berharap, khususnya pada Sub Unit Pelayanan Kesehatan mampu memastikan pelaksanaan layanan prima, salah satunya dengan memenuhi standar pelayanan sesuai Permenpan RB No. 15 Tahun 2024 dan mencegah terjadinya pungli/ penyuapan/ gratifikasi. Sehingga tahun 2025 ini bisa meraih indeks MCP KPK pada area pelayanan publik semaksimal mungkin dengan harapan capaian MCP KPK dan SPI Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2025 bisa mendekati nilai sempurna.
“Harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan hingga seratus persen. Syaratnya, tingkat korupsi di Kota Probolinggo harus nol persen. Sepakat?,” pesan Pj Taufik, yang kemudian diamini puluhan perwakilan peserta.
Sekda Kota drg Ninik Ira Wibawati yang turut hadir dalam giat ini menyinggung soal efisiensi belanja APBD 2025 sesuai dengan instruksi presiden. Dalam hal ini, pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian alokasi dana transfer serta efisiensi atas anggaran belanja dengan tetap memperhatikan alokasi mandatory dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Pertama merasionalisasikan anggaran belanja. Kedua, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. Ketiga, membatasi belanja perjalanan dinas serta memperhatikan urgensinya dengan kualitas pelayanan publik. Lalu ke-empat, mengurangi belanja honorarium. Kelima, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Dan ke-enam, lebih selektif dalam memberikan hibah,” jelas Ninik.
Dari keenam aspek tersebut, Sekda Ninik meminta semua perangkat daerah, agar dapat segera menyesuaikan seluruh anggaran serta mensingkronisasikan program prioritas kepala daerah terpilih agar dalam pelaksanaan nantinya tidak mengalami hambatan, sehingga pengeluaran yang diprioritaskan benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang mendesak dan strategis.
Sementara itu, Kepala Dinkes PPKB dr N. H Hidayati menuturkan, giat kali ini bertujuan memberikan pemahaman pada kualitas mutu pelayanan kesehatan sesuai indikator MCP KPK dan penyelenggaraan keuangan setelah proses efisiensi anggaran berjalan.
“Dinkes, puskesmas dan labkesling dituntut untuk berkinerja dengan baik. Tentunya, tuntutan-tuntutan ini semakin lama semakin tinggi seiring dengan kondisi masyarakat yang semakin melek hukum dan regulasi. Sehingga kami merasa butuh penguatan dan penyamaan persepsi, agar pelayanan tetap berjalan dengan maksimal,” ujar dokter Ida. (es/pin)
