KANIGARAN – Dalam upaya mempercepat digitalisasi daerah dan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Probolinggo menggelar High Level Meeting 2025 di Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo pada Kamis (13/3).
Ketua TP2DD Kota Probolinggo yang juga Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, drg. Ninik Irawibawati, dalam laporannya menjelaskan, tujuan utama dari implementasi ETPD. "Adapun maksud dan tujuan implementasi ETPD yakni, meningkatkan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan efisiensi dan sinergitas keuangan daerah, meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD, mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital," jelasnya.
Sekda Ninik juga memaparkan beberapa program unggulan yang sudah dijalankan untuk mendukung digitalisasi ini. "Kami punya program unggulan dan inovasi antara lain, QRISPY (Qris For Your Parkir Payment) Pembayaran menggunakan QRIS pada retribusi parkir ditepi jalan/insidentil, e-Retribusi (Retribusi secara elektronik) penetapan SKRD dan Pembayaran SSRD Retribusi secara digital dan, AMANAH (Aplikasi Manajemen Aset Daerah) Aplikasi manejemen aset daerah oleh pengguna barang di setiap perangkat daerah," imbuhnya.
Dalam dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Febrina, turut memberikan paparan mengenai perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) di Kota Probolinggo. Febrina menyebutkan bahwa IETPD Kota Probolinggo menurun dari 97,5% pada semester pertama 2024 menjadi 96,3% pada semester kedua 2024.
"Nilai maksimal 100% dicapai oleh aspek implementasi dan lingkungan strategis. Namun terdapat aspek realisasi yang masih memperoleh nilai 62,5% serta kendala kurangnya minat masyarakat dalam non tunai," ujarnya.
Febrina mengusulkan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan cara bertransaksi non tunai.
"Kendala kurangnya minat masyarakat dalam bertransaksi non tunai, dapat diminimalisir melalui penambahan frekuensi edukasi kepada masyarakat tentang manfaat pembayaran secara non tunai dan bagaimana cara pembayaran non tunai serta, pemberian gimmick kepada masyarkat yang telah bertransaksi secara non tunai," tambahnya.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menyambut baik program percepatan digitalisasi di kota ini agar capain kinerja meningkat di tingkat nasional. "Melalui pertemuan ini semangat kita yang baru menginspirasi bagi semua tim yang hadir untuk betul-betul melaksanakan program digitalisasi sehingga capaian kinerja kita yang masih dibawah level nasional bisa lebih tinggi lagi, apalagi kita kota kecil komunikasi bisa lebih cepat dilakukan, kolaborasi, sinergitas bisa dilakukan dengan baik," ujarnya.
dr. Aminuddin juga memberikan masukan terkait langkah percepatan digitalisasi. "Untuk percepatan ini harus ada yang menarik, maksud saya selama enam bulan ini dalam proses kebiasaan pembayaran secara tunai ke non tunai masyarakat diberi subsidi, kalau lebih murah meskipun sedikit pasti lebih menarik," harapnya.
Acara ini juga diisi dengan sesi tanya jawab dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting, seperti Wakil Wali Kota Probolinggo, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang, Pimpinan BPD Jatim Cabang Probolinggo, serta pejabat di lingkungan Pemkot Probolinggo. (crl/uby)
