KANIGARAN - Selasa (25/3) di Ruang Command Center, Anggota Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wawali Ina Dwi Lestari, Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, para asisten, staf ahli di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mengikuti Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kota Probolinggo Bulan Maret Tahun 2025 yang dipimpin oleh Wali Kota dr. Aminuddin. Rakor ini juga diikuti oleh sejumlah kepala perangkat daerah, camat dan lurah se-Kota Probolinggo via daring dari tempat kerja masing-masing.
dr. Amin merinci pokok bahasan dalam rapat itu. Diantaranya, ketersediaan bahan pokok, elpiji serta BBM di pasaran. “Hendaknya selalu dimonitor agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkannya. untuk itu dinas terkait terus bersinergi dan bekerjasama dengan instansi yang berwenang sehingga tidak menimbulkan konflik di masyarakat,” tuturnya.
Kedua adalah menghadapi arus mudik menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H untuk menghindari kemacetan dibeberapa ruas jalan yang dipakai untuk berjualan takjil, parkir truk sembarangan di jalan anggrek dan jalan raden wijaya. Ketiga, maraknya penyalahgunaan narkoba di Kota Probolinggo dan penjualan miras dengan prosentasenya melebihi ketentuan yang telah ditetapkan disinyalir sudah merambah di beberapa tempat.
“Kepada POLRI agar bersinergi dengan instansi dan dinas terkait dapatnya melakukan sidak serta operasi penertiban dan memberikan sanksi agar peredaran tidak semakin meluas serta mengambil langkah konkrit agar tidak meluas. Jika perlu meninjau kembali kesesuaian peraturan perundangan yang mengatur dengan kondisi di lapangan saat ini,” serunya.
Keempat, ia mengimbau warganya jika mudik atau bepergian dan rumah dalam kondisi kosong agar melaporkan dan menitipkan barang berharganya di kantor polsek setempat sebagai tindakan preventif kriminalitas yang semakin meningkat menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H.
Banyaknya pengaduan masyarakat tentang layanan kesehatan utamanya di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan adanya kebijakan baru dari BPJS juga menjadi perhatian dari dr. Amin. Untuk itu, ia meminta dinas terkait dapatnya berkoordinasi dengan BPJS untuk melaksanakan sosialisasi yang lebih intens agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
Selanjutnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan (DKPPP) menyampaikan bahwa kondisi ketersediaan pangan dan kebutuhan semuanya berada pada di titik yang normal artinya surplus, hingga dapat disimpulkan, kondisi untuk Kota Probolinggo sampai dengan pasca lebaran aman.
Aries juga menyinggung soal HET pembelian gabah oleh Bulog. Menurutnya, ia bersama TNI sudah melakukan sosialisasi koordinasi pada kelompok-kelompok tani menyangkut penyerapan gabah oleh Bulog dengan harga yang saat ini mencapai Rp. 6.500 gabah kering panen per kilogramnya.
“Insyaallah para petani ke depannya sudah tidak pusing lagi dan ini sudah instruksi langsung dari Bapak Presiden bahwa pihak penggilingan pun juga harus pada harga yang sama. Jadi tidak ada gap antarpihak swasta dan pemerintah dalam rangka pembelian gabah di tingkat petani,” urainya.
Sebagai penutup, dr. Amin menyoroti soal fenomena sound horeg di wilayah Kota Probolinggo yang marak terjadi di malam hari. “Sekarang semua pihak perlu mengantisipasi bersama-sama mulai dari kepala perangkat daerah, camat, lurah, linmas, masyarakat, ketua RT/RW sudah kita siagakan, termasuk Polres, KODIM, Intel untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi. Mudah-mudahan Kota Probolinggo ke depannya terus terjaga keamanan dan ketertibannya,” pungkasnya. (dy/pin)
