SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) untuk Periode Ramadan 1446 Hijriyah dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2025. Acara yang berlangsung di Gedung Grahadi, Surabaya, pada Senin (17/3) ini mengusung tema "Sinergi dan Inovasi TPID Jawa Timur untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan."
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim Erwin Gunawan Hutapea, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional IV Jatim, serta seluruh Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Jatim. Selain itu, turut hadir pula para pimpinan instansi vertikal dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Dalam laporan yang disampaikan Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim M. Noor Nugroho yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian II TPID Provinsi Jatim, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan aset kendaraan distribusi pangan berupa lumbung pangan EPIC Mobile sebagai bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Sebagai bentuk sinergi Bank Indonesia dan pemerintah provinsi yang diharapkan dapat semakin memperkuat pengendalian inflasi Jawa Timur melalui aspek kelancaran distribusi. Tidak hanya itu, upaya pengendalian inflasi juga telah dilakukan untuk memastikan aspek keterjangkauan harga, aspek ketersediaan pasokan dan juga aspek komunikasi efektif, temasuk event yang BI selenggarakan saat ini adalah HLM TPID Jawa Timur,” ujarnya.
Sesuai dengan arahan Gubernur Khofifah, TPID Provinsi Jawa Timur telah berhasil mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Meskipun terjadi deflasi sebesar 1,13% secara kumulatif pada bulan Januari dan Februari 2025, deflasi tersebut lebih disebabkan oleh diskon tarif listrik yang memberikan andil deflasi sebesar -1,88% year to date.
TPID Provinsi Jatim juga telah melakukan langkah-langkah strategis, seperti kebijakan korporasi petani melalui kelembagaan koperasi multipihak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Selain itu, pada 22 Juni 2023, Kemenhumkam RI mengeluarkan sertifikat merek kolektif "Jatim Cetar" yang memperkuat branding dan pemasaran produk korporasi petani.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengingatkan para kepala daerah yang baru menjabat untuk memanfaatkan peluang yang ada di wilayah masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya membuka pasar baru dan mendukung UMKM untuk bisa mengembangkan produk mereka hingga ke pasar ekspor.
“Ruang-ruang kita untuk bisa membuka peluang pasar baru itu tetap terbuka oleh kita. Semua karena mengajarkan pada kita pelaku-pelaku UMKM di desa-desa untuk menangkap peluang mereka untuk bisa ekspor,” serunya.
Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, yang turut hadir dalam rakor, menyampaikan pentingnya persiapan menghadapi Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. “Ini kan diperuntukkan kepada kepala daerah dan wakilnya pasca pelantikan dalam kegiatan Ramadan sampai menjelang Hari Raya untuk bisa antipasi. TPID dibentuk agar dapat dilaksanakan dan juga dikoordinasikan dengan tepat agar menyiasati yang berkaitan dengan hal itu,” terangnya.
Sebagai wajah baru dalam pemerintahan, Ina menyadari pentingnya beradaptasi dengan cepat dan berupaya untuk memberikan kontribusi dalam menekan angka inflasi di Kota Probolinggo. Ina juga berharap dapat bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam menanggulangi inflasi serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap tercukupi selama Ramadan dan Lebaran. (dy/uby)
