KANIGARAN - Pemerintah Kota Probolinggo menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Command Center, Senin (12/11) siang. Rapat ini membahas evaluasi teknis pelaksanaan program serta kesiapan Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG). Saat ini, Kota Probolinggo memiliki 12 SPPG dan ditargetkan bertambah menjadi 26.
Rapat dibuka oleh Pj Sekda Kota Probolinggo Rey Suwigtyo. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk perbaikan, bukan mencari kesalahan. “Tujuan evaluasi hari ini bukan nyari-nyari kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Sebagai pelaksana tingkat kota, kita perbaiki yang tidak selaras di lapangan,” ujarnya.
Rey juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam proses sertifikasi sanitasi dan meminta seluruh tim menjaga etika komunikasi. Ia menekankan agar seluruh SPPG memastikan pelatihan, penerapan SOP, kebersihan alat dapur, penggunaan masker dan sarung tangan, hingga pengelolaan sampah yang bekerja sama dengan DLH.
.jpeg)
Sementara itu, dalam arahan Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan program MBG secara aman dan transparan. “Pemkot Probolinggo tidak ingin ada kasus-kasus seperti di daerah lain, dan pasti sasaran utama adalah pemerintah,” jelasnya.
Ina menambahkan bahwa dapur MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga mendorong ekonomi lokal melalui rantai pasokan bahan pangan. “Harapan kami, rantai pasokan makanan berasal dari lokal saja agar ekonomi bergerak di kita,” tambahnya.
Salah satu perwakilan SPPG memaparkan bahwa timnya telah menerapkan SOP, termasuk prosedur respon cepat jika terjadi insiden. PIC disebutkan akan langsung menghubungi petugas lapangan, menghentikan distribusi sementara, berkoordinasi dengan puskesmas, mengecek jumlah siswa terdampak, hingga melakukan uji sampel.
“Kalau lebih dari satu orang, itu KLB. Kalau hanya satu, bisa saja dari luar,” jelasnya. Ia juga menuturkan bahwa PIC menyiapkan satu porsi makanan untuk diuji dan dicatat dalam formulir yang dikumpulkan tim gizi.
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP), Yudha menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan proyeksi neraca pangan mulai Januari hingga Oktober. Ia menyebut sebagian besar bahan pangan aman, kecuali cabai rawit yang perlu perhatian khusus. DKPPP juga memastikan bahwa sebagian besar kebutuhan MBG untuk SMP sudah tersalurkan.
Koordinator SPPG Badan Gizi Nasional, Rio, memaparkan perkembangan jumlah SPPG serta penerima manfaat di Kota Probolinggo. Ia menyebut penerima manfaat Kota Probolinggo ialah 77.896 dan penerima manfaat SPPG saat ini 33.992 orang.
Ditambahkan oleh Rio bahwa SPPG sudah ditentukan bahwa penerima manfaat dengan batas maksimal 2.500 penerima per SPPG. Terakhir, Rio mengapresiasi pendampingan Pemkot terhadap seluruh SPPG yang ada.
.jpeg)
Kepala BPS Kota Probolinggo, Mouna Sri Wahyuni, menjelaskan posisi BPS dalam program MBG, termasuk keterlibatan dalam survei monitoring dan evaluasi tahap 1 dan 2. Ia menyampaikan bahwa implementasi MBG diharapkan meningkatkan kondisi sosial, pangan, pendidikan, kesehatan, hingga menurunkan kemiskinan dan ketimpangan dalam jangka panjang.
Sementara itu, Fauzi dari Polres Probolinggo Kota menekankan pentingnya pemetaan pangan yang lengkap untuk menghindari kekurangan bahan. Ia mendorong pemanfaatan lahan pemerintah untuk komoditas pangan strategis serta perlunya kontrol rutin kepada koordinator SPPG guna mencegah monopoli harga.
Perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo menyatakan dukungan penuh terhadap program MBG. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan Proyek Strategis Nasional sehingga kejaksaan berkewajiban melakukan pengawalan. “Filter pertama ada di kepala SPPG. Data yang diberikan harus benar dan sesuai untuk mencegah kebocoran anggaran,” tegasnya. (sit/fa)
