JAKARTA – Kota Probolinggo mendapatkan dua penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Ialah RW 4 Kelurahan Jrebeng Lor berhasil meraih Trofi ProKlim Utama Tahun 2025 dan RW 02 Mayangan mendapat Sertifikat ProKlim Utama.
Penghargaan tersebut diterima oleh Narahubung Koordinator ProKlim RW 4 Jrebeng Lor Probi Fadil Rohman dari Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq didampingi Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon di Jakarta, Senin (1/12).
Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo Retno Wandansari bersama Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Aricandra Nurkholishari.
Narahubung Proklim RW 4 Jrebeng Lor Probi Fadli Rohman menyampaikan kebanggaannya atas prestasi ini. “Perolehan apresiasi ini mewakili perjuangan seluruh kader ProKlim di RW 4 dalam mewujudkan kampung anggur yang ramah lingkungan,” katanya.
Kepala DLH Kota Probolinggo, Retno Wandansari menyampaikan dicapainya penghargaan Trofi Proklim Utama menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Misalnya dengan penanaman dan pembibitan anggur berbagai spesies yang sudah dilakukan lebih dari 5 tahun, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), biopori dan kegiatan lainnya.
“Dan semoga dapat menjadi contoh dan semangat untuk lokasi lainnya. Karena semakin banyak jumlah RW yang menjadi ProKlim di Kota Probolinggo, maka akan sangat mendukung dalam mewujudkan Kota Probolinggo yang Berketahanan Iklim,” ujar Retno.
Sementara itu, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Aricandra Nurkholishari menambahkan, dua ProKlim yang mendapat penghargaan ini punya keunggulan masing-masing. Jrebeng lor dengan kampung berbagai jenis anggurnya.
“Mayangan dengan lokasi dimana ada warisan bentengnya dan lingkungan masih terjaga bahkan menjadi Ruang Terbuka Hijau yang asri dengan berbagai jenis pohon yang ditanam,” tutur Aricandra.
Katanya, dasar penilaian apresiasi ProKlim adalah adalah upaya -upaya dan partisipasi aktif dari komunitas dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak, adanya kelembagaan yang kuat dan program yang berkelanjutan selama lebih dari 4 tahun. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengelolaan sampah, penanaman pohon, ketahanan pangan, ketahanan bencana, PHBS, konservasi air dan energi, dan kegiatan lainnya.
Masih menurut Aricandra, DLH memiliki berbagai kegiatan yang mendukung program iklim diantaranya pendampingan pengolahan sampah, pembinaan bank sampah, Pembuatan Biopori, Bimbingan Teknis Pengolahan Sampah Organik dengan komposter POC, Peningkatan Kapasitas, Pendampingan Pengisian SRN, dan kegiatan yang mendukung dalam pengembangan dan keberlanjutan ProKlim di Kota Probolinggo.
“Harapannya untuk lokasi-lokasi yang sudah mendapatkan apresiasi ProKlim dapat menjadi contoh dan semangat untuk lokasi lainnya serta bisa mengetok tularkan kegiatan-kegiatan mitigasi adaptasi perubahan iklim,” jelasnya.
Diketahui, pada tahun 2025 terdapat 1.327 lokasi mendaftar ProKlim melalui Sistem Registri Nasional–Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) KLH/BPLH, tersebar di 33 provinsi, 163 kabupaten, dan 59 kota.
Setelah penilaian, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyerahkan penghargaan kepada 26 Trofi ProKlim Lestari dan 50 Trofi ProKlim Utama, serta memberikan Apresiasi Pembina ProKlim kepada 25 pemerintah daerah (4 provinsi, 12 kabupaten, 9 kota) dan Apresiasi Pendukung ProKlim kepada 9 pendukung (8 dunia usaha, 1 lembaga).
Menteri Hanif menegaskan ProKlim sebagai pilar aksi iklim berbasis masyarakat yang konkret dan berkelanjutan. “ProKlim adalah langkah nyata bangsa Indonesia untuk berperan aktif dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Semangat yang lahir dari desa, kelurahan, hingga kota inilah yang menjadi energi besar bagi pencapaian target NDC Indonesia. Arahan global di COP30 menegaskan pentingnya aksi di tingkat tapak dan ProKlim adalah jawaban kita,” ujar Menteri Hanif.
Menteri Hanif menegaskan pentingnya peran pemerintah provinsi sebagai pendamping utama kabupaten/kota. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil didorong agar inovasi dan pendampingan di tingkat tapak semakin kuat dan merata. (fa/pin)
