MAYANGAN – Dalam lawatannya ke Kota Probolinggo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menggelar Dialog Pilar-pilar Sosial, Rabu (14/5) di Pendapa Kabupaten Probolinggo. Kegiatan itu pun dihadiri Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari.
Dialog ini sebagai sarana sinergi bersama dalam meningkatkan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, serta mengentaskan kemiskinan di Indonesia, salah satunya dengan program Sekolah Rakyat (SR).
Dalam paparannya, Mensos Saifullah Yusuf membahas banyak hal seperti penguatan kapasitas pilar sosial, kerja sama yang terarah, program pengentasan kemiskinan hingga isu-isu strategis yang terjadi.
Gus Ipul - sapaan akrab Mensos, mengajak pilar-pilar sosial dan pemerintah provinsi hingga kota/kabupaten agar bisa bekerja sama dalam upaya menuntaskan kemiskinan. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Sosiaal Nasional (DTSEN) dan Inpres No.8 tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
"Sebagai data acuan, saat ini DTKS banyak dikeluhkan masyarakat mengenai penerima yang kurang tepat sasaran. Pak Bupati, Pak Wali, Bapak/Ibu sekalian kita harus merubah paradigma masyarakat. Kita harus berhijrah, dengan tekad bersama bahwa bansos yang pemerintah berikan juga tidak selamanya,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, masyarakat harus disadarkan bahwa bansos itu sifatnya sementara. Melalui pendamping pilar ini dapat memberikan penjelasan tersebut dan memiliki tugas untuk mendampingi, mengedukasi dan memberikan pelatihan-pelatihan.
Ke depan, pendataan lebih terukur dan akurat satu data tunggal. Pilar-pilar sosial ikut serta berparisipasi mengkoreksi dan menginput data masyarakat sesuai kriteria, sebagai keluarga penerima manfaat yang tepat sasaran.
Selain itu, Gus Ipul menekankan pentingnya menjalankan program kementasan kemiskinan itu dengan memperhatikan program '12 PAS' (Program Asisten Sosial) untuk membantu para kelompok rentan. Sasaran program 12 PAS tersebut meliputi anak-anak dengan situasi rentan, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat berpendapatan rendah, korban bencana, perempuan rentan, individu bermasalah, serta mereka yang terpengaruh narkoba, HIV/AIDS dan sebagainya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. Amiduddin ditemui usai mendengarkan paparan mengatakan, bertekad akan mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta mengurangi angka kemiskinan selaras dengan program yang digagas oleh Presiden Prabowo.
Pihaknya saat ini bersama jajaran terkait tengah fokus dalam penggarapan Sekolah Rakyat yang akan dimulai dalam waktu dekat dengan kapasitas 1000 orang di Rusunawa Mayangan. "Insyaallah kesiapan itu sudah siap hampir rampung, kita sudah mau mulai untuk tingkat SMP dan SMA,” jelasnya.
Wali Kota Aminuddin optimis dapat merubah angka kemiskinan di Kota Probolinggo. "Nah sesuai arahan Pak Mensos tadi, kita akan pantau sama-sama karena ini kan sekolah Rakyat dan untuk mereka yang miskin. Jadi kalau memang ada yang diluar itu kita akan evaluasi dan diperuntukan untuk mereka yang benar-benar miskin. Insyaallah mungkin dalam 5 tahun atau seterusnya akan teratasi," ucapnya. Ia juga mengimbau kepada segenap jajaran dan stakeholder terkait, agar sama-sama memantau dan mengevaluasi dalam pelaksanaannya sehingga benar-benar tepat guna dan tepat sasaran.
Hadir dalam giat itu, Bupati Probolinggo Muhammad Haris bersama jajaran, Kapolresta AKBP Rico Yumasri, Dandim 0820 Letkol Arh. Iwan Hermaya, Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, Asisten Administrasi Pemerintahan Madiha, Kadinsos PPPA Rey Suwigtyo. Serta diikuti ratusan kelompok Pilar Sosial Probolinggo Raya yang terdiri dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) hingga Taruna Siaga Bencana (Tagana). (dev/fa)
