JAKARTA – Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin menghadiri pengarahan nasional dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (4/8). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam reformulasi dan pelaksanaan Program Adipura Baru tahun 2025.
Pertemuan yang dihadiri para kepala daerah se-Indonesia ini menandai dimulainya tahapan penilaian Program Adipura 2025, serta mendorong transformasi pengelolaan sampah nasional yang lebih sistemik dan berkelanjutan.
Arahan Menteri LHK ini merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pemerintah pusat telah menetapkan target pengelolaan sampah sebesar 51,21% pada tahun 2025 dan 100% pada tahun 2029.
Dalam paparannya, Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa isu pengelolaan sampah adalah persoalan krusial yang membutuhkan komitmen nyata, bukan sekadar wacana.
“Pengelolaan sampah bukan hal yang rumit, tapi implementasinya memang berat. Jika tidak melangkah sekarang, kapan lagi? Presiden sangat serius terhadap isu sampah ini,” tegasnya.
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023 menunjukkan, timbulan sampah nasional telah mencapai 56,63 juta ton per tahun atau sekitar 0,7 kg per orang per hari. Namun, hanya sekitar 39,01% (22,09 juta ton) yang berhasil dikelola dengan benar, sementara sisanya (60,99% atau 34,54 juta ton) masih mencemari lingkungan melalui pembuangan ilegal, pembakaran terbuka, hingga masuk ke badan air.
Jika pola pengelolaan tidak diubah, diperkirakan total timbunan sampah di TPA dalam 30 tahun ke depan akan mencapai Rp 1,72 miliar ton. Karena itu, pemerintah mendorong transformasi sistemik dengan prinsip utama “hanya residu yang masuk ke TPA”.
Langkah-langkah strategis diarahkan pada pengelolaan berbasis sumber, seperti pemilahan sampah rumah tangga, pemrosesan melalui TPS3R, bank sampah, rumah kompos, teknologi maggot BSF, hingga fasilitas RDF dan sanitary landfill. Pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur seperti Waste to Energy (WTE) dan Material Recovery Facility (MRF) dengan melibatkan kolaborasi antar daerah.
Reformulasi Program Adipura kini mengusung pendekatan green leadership dan circular economy, menjadikan Adipura bukan sekadar penghargaan, tetapi instrumen strategis dalam penguatan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau.
Empat kategori penilaian Adipura yang dipaparkan meliputi Kota Kotor – TPA masih open dumping, ada TPS liar, pengelolaan di bawah 25%. Kemudian Sertifikat Adipura – TPA minimal controlled landfill, pengelolaan ≥25%, sarpras belum memadai. Kategori Adipura – TPA controlled/sanitary landfill, pengelolaan 25–50%, sarpras dan anggaran cukup. Sedangkan Adipura Kencana – TPA sanitary landfill hanya terima residu, pengelolaan 50–100%, sarpras sangat baik dan tanpa TPS liar.
Menteri Hanif Faisol Nurofiq juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dari rumah, serta membangun rantai nilai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Hal ini mendukung target nasional menuju Zero Waste dan Zero Emission pada tahun 2050 serta penurunan emisi gas rumah kaca.
Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan kesiapan penuh untuk mengikuti tahapan pembinaan Program Adipura yang berlangsung dari Agustus hingga Desember 2025.
Ia juga menyampaikan harapan besar agar Kota Probolinggo mampu meraih predikat Adipura Kencana, dengan catatan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah bergerak bersama secara konsisten.
"Ini adalah momentum penting untuk membangun kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kami siap berkomitmen, dan terus berbenah agar Kota Probolinggo bisa menjadi kota yang tangguh dalam menghadapi tantangan lingkungan," ujarnya.
Menyambut penilaian Adipura ini, Pemerintah Kota Probolinggo pun melibatkan berbagai elemen tak terkecuali para pegawai. Salah satunya, menggelar kerja bakti di sejumlah titik di Kota Probolinggo, yang diikuti seluruh pegawai Perangkat Daerah. (sit/fa)
