KANIGARAN - Pemerintah Kota Probolinggo kembali menggelar Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial pada Selasa (29/7) pagi di Command Center. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin dan dihadiri para asisten, staf ahli serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sementara itu, para kepala perangkat daerah, camat, dan lurah turut bergabung secara daring.
Dalam arahannya, Wali Kota Aminuddin menekankan pentingnya menjaga kondusifitas dan keamanan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, yang akan dirayakan pada Agustus mendatang.
“Kita ingin perayaan kemerdekaan tahun ini berlangsung dalam suasana yang aman, tertib, dan meriah. Semua pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, harus berkolaborasi agar sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan HUT RI tahun ini lebih semarak dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujar Aminuddin.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo telah membentuk panitia khusus HUT RI dan mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera Merah Putih serta memasang ornamen kemerdekaan di lingkungan masing-masing. “Kita telah menyiapkan berbagai atribut seperti bendera, umbul-umbul, lampu hias di jalan-jalan utama, serta akan mengadakan lomba gapura dan lomba lampu hias agar HUT ke-80 RI benar-benar semarak,” tambahnya.
Selain itu, wali kota juga menyinggung agenda besar lainnya, yakni peringatan Hari Jadi Kota Probolinggo pada bulan September mendatang. Dalam rangka penataan kota, Aminuddin menyampaikan rencana relokasi para pedagang kaki lima (PKL) dari area sekitar Alun-Alun ke beberapa titik baru, seperti GOR A. Yani, Stadion Bayuangga, kawasan Pecinan di sekitar Klenteng GOR Tri Dharma, wilayah utara Mayangan, Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL), serta pengalihan Pasar Minggu ke sekitar Jalan Suroyo.
"Relokasi ini dilakukan agar wajah kota semakin tertata. Tapi kami juga sadar, perubahan ini berpotensi memunculkan resistensi atau ketidaktertiban, sehingga perlu ada sosialisasi dan pendekatan dari pihak terkait," terangnya.
Wali Kota Aminuddin menginformasikan bahwa program penataan ini akan mulai direalisasikan pada tahun 2025 dan akan dilanjutkan dengan relokasi di kawasan Jalan Cokro Aminoto, Jalan Mastrip, dan Wonoasih pada tahun 2026. “Semua ini perlu dikomunikasikan dengan baik untuk mencegah potensi konflik sosial dan mendukung transformasi Kota Probolinggo yang lebih tertib dan berdaya saing,” jelasnya.
.jpeg)
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Aminuddin juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban, khususnya terhadap maraknya penjualan minuman keras (miras), peredaran narkoba, dan penggunaan sound system horeg. Pemerintah Kota telah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa haram sound horeg karena dinilai meresahkan masyarakat.
“Mudah-mudahan sinergi antara pemerintah, forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat bisa terus ditingkatkan demi menjaga stabilitas dan mendukung kelancaran pembangunan Kota Probolinggo,” tutupnya.
Sementara itu, Wakapolresta Probolinggo, Kompol Didit Wahyu menyoroti potensi gangguan kamtibmas, terutama aksi kejahatan 3C (curas, curat, curanmor) yang masih sering terjadi. “Banyak kasus terekam CCTV, namun penyebabnya sering kali kelalaian pemilik kendaraan dan kurangnya kepedulian lingkungan. Untuk itu, kami imbau agar masyarakat kembali mengaktifkan siskamling di wilayah masing-masing,” tegasnya. (dy/uby)
