KANIGARAN — Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menggelar audiensi bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Probolinggo di ruang transit, Kantor Wali Kota, Jumat (23/5) sore. Pertemuan ini membahas dampak Surat Edaran (SE) Wali Kota bernomor 100.3.4.3/52/425.001/2025, yang ditetapkan 17 April 2025 lalu. Edaran ini tentang kegiatan Pembelajaran di Luar Kelas (Outing Class) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan Tahun 2025. SE ini berimbas pada pembatalan sejumlah kegiatan study tour oleh sekolah-sekolah.
Wali Kota didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Agus Effendi, Kepala Pelaksana BPBD Sugito Prasetyo, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siti Romlah.
Ketua Organda Kota Probolinggo, Tomi, mengungkapkan bahwa para pelaku transportasi cukup terkejut dengan terbitnya SE tersebut.
"Kami sowan ke Pak Wali bertujuan untuk mencari solusi terhadap SE yang beredar terkait pelaksanaan outing class, teman-teman travel ini sebelumnya sudah mendapat orderan, terpaksa dibatalkan – dan bagaimana cara dapur kami tetap ngebul istilahnya," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Aminuddin menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari anjuran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) terkait situasi cuaca ekstrem dan perubahan iklim di sejumlah wilayah Indonesia dan kasus-kasus kecelakaan besar yang terjadi di wilayah Indonesia.
"Ini (SE) memang bukan kewajiban, tapi anjuran. Kita sebagai pelaksana di daerah mengikuti arahan tersebut. Situasi cuaca saat ini memang berisiko, bahkan terdeteksi tiga siklon dari arah Jawa Tengah menuju Jawa Timur," ujarnya.
Selain itu, Aminuddin mendorong agar potensi wisata lokal di Kota Probolinggo dapat dikembangkan sebagai alternatif destinasi.
"Jangan terlalu pesimis. Kita ajak teman-teman pelaku usaha di bidang pariwisata untuk mengoptimalkan wisata yang ada di dalam Kota Probolinggo sendiri," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota juga tengah mengembangkan sektor pariwisata dan transportasi, termasuk rencana pemanfaatan Pelabuhan Tembaga sebagai pelabuhan ekspor-impor dan pengembangan kendaraan wisata seperti program city tour.
"Di Kota Probolinggo belum ada pariwisata yang benar-benar menarik. Harus ada atraksi, sesuatu yang bisa ditunjukkan. Kolaborasi dengan Dispopar akan terus didorong," tutupnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari solusi bersama antara pemerintah dan pelaku transportasi dalam menghadapi dampak kebijakan dan perubahan iklim terhadap sektor ekonomi dan pariwisata lokal. (sit/pin)
