KANIGARAN – Guna menjaga kekondusifan wilayahnya, Pemerintah Kota Probolinggo kembali mengadakan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Bulan Juni 2025, Rabu (25/6) siang. Kegiatan ini dipimpin oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, di ruang Command Center, Kantor Wali Kota.
“Kita patut bersyukur karena situasi di Kota Probolinggo saat ini sangat kondusif, aman, dan terkendali. Ini tidak terlepas dari kerja sama tim yang solid sejak saya mulai menjabat hingga saat ini,” ucap Wali Kota dr Aminuddin.
Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Kota Probolinggo tersebut menyoroti pentingnya respon cepat, dalam menghadapi keluhan maupun potensi gangguan sosial yang muncul di masyarakat. Sebagai langkah strategis, pemkot akan memperkuat pos-pos pelayanan terpadu. Termasuk penempatan ambulans siaga di Gedung Meteor, untuk menangani insiden darurat secara lebih sigap.
Selain itu, potensi konflik tahunan menjelang bulan Muharram atau Suro, khususnya yang melibatkan kelompok-kelompok pencak silat yang kerap unjuk eksistensi dan bisa menimbulkan gesekan antar-teritori.
Lebih lanjut, Wali Kota Aminuddin mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menjelang berbagai agenda besar, seperti kegiatan Seminggu di Kota Probolinggo (Semipro) dan rencana revitalisasi Alun-alun Kota Probolinggo.
“Penutupan Alun-alun dan relokasi PKL ke GOR A. Yani tentu berpotensi menimbulkan gesekan. Maka, antisipasi secara persuasif dan komprehensif sangat diperlukan,” ujarnya.
Wali kota juga mengungkapkan adanya indikasi pergerakan kelompok tertentu yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan gangguan keamanan maupun premanisme. Dan isu lingkungan serta perubahan cuaca yang berpotensi menimbulkan bencana. Seperti angin puting beliung dan masalah sampah yang bersumber dari enam anak sungai, yang berhulu di wilayah Kabupaten.
Tak kalah pentingnya, persoalan narkoba yang kini masuk zona merah, menyusul penangkapan lebih dari 1 kilogram narkotika di wilayah Kota Probolinggo. Serta peredaran minuman keras, terutama kaitannya dengan mobilisasi dari wilayah timur, termasuk Bali, ke arah barat Jawa Timur.
“Jika 1 kilogram dibagi ke pemakaian rata-rata 0,2 gram, ini menunjukkan jumlah pengguna yang sangat mengkhawatirkan. Kita perlu kerja sama lintas sektor untuk memutus rantai peredaran narkoba yang kini bahkan menyasar jalur dari Bali hingga Madura,” tegasnya.
Sebagai bentuk penguatan personel keamanan dan intelijen sosial, lanjutnya, Pemkot pun akan meningkatkan insentif serta jaminan sosial tenaga Linmas. Mereka nantinya akan diberikan honor lebih layak dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk santunan kematian sebesar Rp 42 juta jika terjadi risiko dalam menjalankan tugas.
“Ini adalah bentuk komitmen kami (dalam) menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Probolinggo. Kesiapsiagaan kita harus ditingkatkan demi menjaga kota tetap damai dan harmonis,” pungkasnya.
Rakor Tim Terpadu PKS Bulan Juli 2025, ditutup dengan pernyataan dan dukungan forkopimda untuk menyusun strategi preventif menghadapi potensi konflik sosial ke depan. (es/pin)
