KANIGARAN - Pemkot Probolinggo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo (Bapeda Litbang) menggelar rapat Koordinasi Tim Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2025-2029. Rakor dibuka Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari didampingi Pj Sekda Rey Suwigtyo, di Command Center, Senin (24/11).
Wawali Ina yang didapuk sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari perangkat daerah (PD) terkait. Guna mengidentifikasi permasalahan kemiskinan secara faktual, dan merumuskan dokumen RPKD sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo.
Dokumen RPKD ini memuat arah kebijakan, program prioritas, serta langkah-langkah percepatan penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan bersama dengan Institut Ahmad Dahlan Kota Probolinggo.
Dalam kesempatan itu, Rektor Institut Ahmad Dahlan Prof Breni didampingi Prof Sutawi dan Prof Jabal memaparkan Dokumen RPKD tahun 2025-2029 yang berisi analisis mendalam mengenai kondisi kemiskinan di Kota Probolinggo. Meliputi persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, serta tingkat kemiskinan ekstrem.
Selain itu, RPKD itu membahas isu-isu strategis terkait pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial yang relevan dengan situasi di Kota Probolinggo, serta merumuskan program prioritas dan rencana aksi daerah untuk lima tahun kedepan.
Dalam kesempatan itu, Wawali Ina menegaskan, untuk mewujudkan perencanaan yang terintegrasi, berbasis data yang akurat, serta menetapkan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo. Pihaknya berharap melalui rakor ini ada upaya yang dilakukan bersama jajaran dan PD terkait dalam membantu mengurangi kemiskinan.
“Melalui dokumen ini, kita berharap setiap upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun tetap mengacu pada regulasi yang berlaku,” ujar Ketua TKPK.
Dari kegiatan ini, dapat menghasilkan rekomendasi yang bersifat konsultatif dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan ke depan. Dengan RKPD yang terstruktur dan terarah untuk kemajuan dan program pembangunan berkelanjutan di Kota Probolinggo.
Rakor tersebut diikuti para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah terkait, Institut Ahmad Dahlan Probolinggo dan Universitas Muhammadiyah Malang. (Dev/fa)
