KANIGARAN – Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sebagai langkah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Bedah Evaluasi LKPD TA 2025 dan Strategi Mitigasi LKPD TA 2026 Menuju Satu Dekade WTP Kota Probolinggo” di Bale Hinggil Kota Probolinggo, Rabu (7/10).
Kegiatan dibuka Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin dan dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan, para asisten, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
Kepala BPPKAD Kota Probolinggo Pujo Agung Satrio mengatakan, FGD tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan dan rekomendasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 sekaligus mengidentifikasi potensi risiko dalam penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2026.
“Melalui kegiatan ini kita melakukan koordinasi, evaluasi, dan pembahasan bersama untuk mengidentifikasi hasil evaluasi dan temuan atas penyusunan serta penyajian LKPD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dirumuskan langkah-langkah strategis dan upaya mitigasi terhadap potensi permasalahan dalam penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2026,” jelas Pujo.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat sinergi antara BPPKAD, Inspektorat, dan seluruh perangkat daerah dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
FGD juga menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Yang tidak kalah penting adalah mendukung upaya mempertahankan opini WTP atas LKPD Kota Probolinggo secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menuju satu dekade WTP Kota Probolinggo,” tambahnya.
Sebanyak 60 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas Pengguna Anggaran dan staf penyusun laporan keuangan di lingkup Pemerintah Kota Probolinggo, serta Direktur dan staf penyusun laporan keuangan Perumda Air Minum Bayuangga dan Perseroda Bahari Tanjung Tembaga.
Hadir sebagai narasumber dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Nurlaila, Pemeriksa Ahli Madya. Sementara dari Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota pada BPKAD Provinsi Jawa Timur hadir Rachmat Dwi Akbari, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, serta Rizky Yudhistira, Penata Layanan Operasional.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan bahwa upaya mempertahankan kualitas laporan keuangan merupakan tugas bersama seluruh perangkat daerah. Ia meminta momentum FGD tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kapasitas masing-masing perangkat daerah. “Kesempatan ini harus dikuatkan. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang menjadi tugas bersama,” ujar Aminuddin.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Probolinggo saat ini juga tengah bergerak dalam agenda transformasi digital, termasuk memperkuat konektivitas antarperangkat daerah melalui sistem yang terintegrasi.
“Bulan-bulan ini kita sedang sibuk-sibuknya dalam rangka transformasi digital. Kita meningkatkan potensi dari kota agar banyak pemasukan yang didapat. Manajemen fiskal kita terapkan di sini, kita koneksikan antar-PD, menghubungkan semua PD dalam satu dashboard,” jelasnya.
Menurut Aminuddin, transformasi digital tersebut diharapkan mampu memperkuat pengelolaan pemerintahan sekaligus mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. Pemerintah kota juga terus mendorong penguatan infrastruktur digital agar konektivitas di seluruh wilayah Kota Probolinggo semakin optimal. Di sisi lain, Bapperida Kota Probolinggo juga tengah menyusun grand design pembangunan hingga 2045.
Menurut Aminuddin, berbagai agenda tersebut perlu dikawal bersama dengan mengidentifikasi simpul-simpul yang membutuhkan perhatian, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Simpul-simpul mana yang perlu perhatian, rencana mana yang 10 tahun WTP ini bisa terwujud. Sebagai pemeriksa keuangan kami, kami menggalakkan kekuatan agar laporan keuangan daerah 2026 ini bisa jadi WTP,” tegasnya.
Aminuddin juga mengajak para peserta memanfaatkan kehadiran para narasumber untuk memperdalam pemahaman dan menyelesaikan berbagai persoalan teknis dalam penyusunan laporan keuangan.
“Kami dibimbing ya, Bu, sehingga ilmu kami bertambah. Kami semangat dengan Kota Probolinggo naik kelas. Kalau bertanya ke ahlinya, insyaallah urusan bisa selesai,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Probolinggo juga memberikan apresiasi kepada tiga perangkat daerah dengan pelaporan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah Tahun Anggaran 2025 terbaik berdasarkan aspek ketepatan waktu, aktualitas, dan akuntabilitas.
Tiga perangkat daerah tersebut yakni Inspektorat sebagai peringkat pertama, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai peringkat kedua, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) sebagai peringkat ketiga.
Apresiasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan, sekaligus memperkuat komitmen bersama mewujudkan target satu dekade WTP Kota Probolinggo. (Sit/fa)
