KANIGARAN – Upaya Pemerintah Kota Probolinggo bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga mendapat apresiasi dari Bank Indonesia (BI) Malang. Di tengah dinamika harga pangan, inflasi Kota Probolinggo pada Agustus 2026 dinilai masih relatif terkendali dan berada di bawah angka inflasi Jawa Timur maupun nasional.
Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Abidin Abdul Haris dalam rangkaian acara inti High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah dan Penandatanganan Kerja Sama Antardaerah Pemerintah Kota Probolinggo–Pemerintah Kota Ternate, di Puri Manggala Bhakti, Rabu (2/9).
Abidin menyebut, berdasarkan data inflasi terbaru, Kota Probolinggo pada Agustus 2026 mencatat inflasi sebesar 0,44 persen secara bulanan dan 3,10 persen secara tahunan. Angka tahunan tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Jawa Timur sebesar 3,32 persen dan nasional sebesar 3,19 persen.
“Tentu ini menjadi capaian yang sangat baik Pak Wali dan jajaran di Kota Probolinggo dan TPID. Kita masih on track sampai dengan akhir tahun untuk tetap menjaga stabilitas harga dan tentu harapannya tetap bisa menjaga daya beli masyarakat di Kota Probolinggo,” ujar Abidin.
Meski demikian, BI Malang mengingatkan masih terdapat sejumlah komoditas yang perlu mendapat perhatian karena memberikan tekanan terhadap inflasi pada Agustus. Diantaranya daging ayam ras, beras, dan cabai rawit. Di sisi lain, terdapat sejumlah komoditas yang mampu menahan laju inflasi, yakni bawang putih, bawang merah dan tomat.
Khusus bawang merah, Abidin menilai perkembangan harga pada Agustus sejalan dengan masih berlangsungnya musim panen di wilayah Kota Probolinggo. Kondisi tersebut meningkatkan pasokan dan mendorong harga menjadi lebih rendah.
Namun, menurutnya, pengendalian inflasi tidak semata-mata diarahkan untuk menjaga harga tetap rendah. Pemerintah juga perlu memastikan keseimbangan antara ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga bagi masyarakat dan keberlanjutan pendapatan petani sebagai produsen.
“Dalam pengendalian inflasi itu tidak hanya kita menjaga harga tetap rendah, tetapi kita perlu memastikan keseimbangan antara ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pada masyarakat dan yang lebih penting adalah keberlanjutan pendapatan bagi petani sebagai produsen,” jelasnya.
BI Malang menilai peningkatan pasokan saat panen perlu dikelola secara optimal agar penurunan harga tidak terlalu dalam. Dengan demikian, masyarakat tetap memperoleh harga yang terjangkau sekaligus petani tetap mendapatkan insentif ekonomi untuk menjaga keberlanjutan produksi.
Bawang merah, lanjut Abidin, merupakan salah satu komoditas volatile food yang pergerakan harganya cukup fluktuatif karena dipengaruhi musim dan kondisi pasokan. Ketika terjadi panen raya, peningkatan pasokan dapat memberikan manfaat bagi konsumen melalui harga yang lebih murah, tetapi pada saat bersamaan perlu dipastikan adanya penyerapan pasar yang optimal agar harga tidak jatuh terlalu rendah.
Dalam konteks inilah, BI Malang melihat Kerja Sama Antardaerah (KAD) antara Kota Probolinggo dan Kota Ternate memiliki peran penting. Di mana KAD dinilai dapat menjadi instrumen untuk mempertemukan daerah yang mengalami surplus produksi dengan daerah yang membutuhkan pasokan. Dengan mekanisme tersebut, stabilitas harga dapat lebih terjaga sekaligus memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan petani.
“KAD menjadi penting untuk instrumen mempertemukan daerah yang memiliki surplus komoditas atau produksi dengan daerah yang membutuhkan pasokan. Jadi stabilitas harganya tentu akan terjaga dan kesejahteraan para petani juga tetap terlindungi,” katanya.
Menurut Abidin, kerja sama Probolinggo–Ternate juga sejalan dengan strategi pengendalian inflasi 4K, yakni keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan dan komunikasi yang efektif.
Karena itu, BI Malang berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan. KAD harus diterjemahkan ke dalam transaksi konkret, baik melalui skema government to government (G2G) maupun business to business (B2B).
“Harapan kami setelah penandatanganan MoU ini tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi bisa diterjemahkan menjadi bentuk transaksi yang lebih konkret, baik government to government maupun business to business,” tegasnya.
Dengan implementasi tersebut, surplus produksi bawang merah di Kota Probolinggo diharapkan dapat terserap secara optimal, sementara kebutuhan pasokan di Kota Ternate dapat terpenuhi. Pada akhirnya, kerja sama tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi kedua daerah.
Selain memberikan apresiasi atas pengendalian inflasi, BI Malang juga menyampaikan rencana dukungan berupa alat navigasi GPS bagi lima Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan di Kota Probolinggo. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung produktivitas nelayan, khususnya dalam kegiatan penangkapan ikan, sehingga turut memperkuat ketersediaan pasokan ikan di daerah. (es/pin)
