KANIGARAN – Bank Indonesia (BI) Malang memproyeksikan inflasi Kota Probolinggo hingga akhir 2026 masih berada dalam rentang sasaran. Meski demikian, potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan hortikultura, khususnya bawang merah dan aneka cabai, perlu diwaspadai menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Hal tersebut disampaikan perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Shomita F. Insany, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Probolinggo, Rabu (18/11) sore, di Lounge Kantor Wali Kota Probolinggo.
Dalam paparannya, Shomita menjelaskan bahwa inflasi tahunan Kota Probolinggo pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,62 persen (year on year). Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Sementara secara bulanan (month to month), inflasi Kota Probolinggo pada Oktober tercatat sebesar 0,04 persen, lebih rendah dibandingkan capaian nasional maupun Jawa Timur.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal positif bagi daerah. Namun, pola historis menunjukkan sejumlah komoditas pangan memiliki kecenderungan mengalami kenaikan harga pada November dan Desember, terutama cabai dan bawang merah.
“Kalau kita melihat pola historis, setiap bulan Desember selalu ada lonjakan kenaikan harga cabai dan juga daging ayam ras. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, bagaimana langkah yang harus kita lakukan untuk menghadapi HBKN,” jelas Shomita.
Ia menambahkan, potensi tekanan inflasi akhir tahun juga dipengaruhi peningkatan permintaan masyarakat selama libur Nataru, tingginya mobilitas penduduk, serta faktor cuaca. Kota Probolinggo yang merupakan salah satu daerah transit berpotensi mengalami peningkatan kebutuhan pangan, tidak hanya dari masyarakat lokal, tetapi juga pendatang dan wisatawan.
Curah hujan yang diperkirakan meningkat menjelang Januari juga perlu menjadi perhatian. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi produksi hortikultura, termasuk risiko gagal panen dan penurunan kualitas hasil pertanian. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BI Malang merekomendasikan penguatan empat aspek pengendalian inflasi atau 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah daerah didorong menyiapkan operasi pasar secara insidental apabila terjadi lonjakan harga. Program Kopi Siaga juga dinilai perlu lebih diintensifkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.
Selanjutnya, kerja sama antardaerah (KAD) perlu diperkuat untuk menjamin pasokan komoditas strategis. Sebagai daerah yang juga memiliki produksi bawang merah, Kota Probolinggo perlu memastikan kebutuhan dalam daerah tetap terpenuhi sebelum komoditas didistribusikan ke wilayah lain.
“Jangan sampai ketika kita menjadi daerah produsen, justru daerah kita sendiri yang kekurangan karena seluruh hasil produksinya dikirim ke luar daerah. Monitoring pasokan di dalam daerah harus diperhatikan,” ujarnya.
Di sisi lain, Shomita juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik untuk mengendalikan ekspektasi masyarakat. Informasi mengenai ketersediaan pangan perlu disampaikan secara konsisten agar tidak memicu pembelian berlebihan atau panic buying.
Selain pengendalian inflasi, BI Malang turut mengapresiasi perkembangan digitalisasi Kota Probolinggo. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) meningkat dari 98,5 menjadi 99,25. Sementara pertumbuhan transaksi QRIS di Kota Probolinggo mencapai 2.513 persen, dengan pertumbuhan merchant sebesar 37,45 persen.
Capaian tersebut menunjukkan semakin tingginya penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Momentum ini, lanjutnya, perlu dimanfaatkan dengan memperluas penggunaan QRIS di ruang publik dan titik-titik pelayanan pemerintah.
Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari pun menyambut baik berbagai masukan dari BI Malang tersebut. Ina lantas meminta seluruh perangkat daerah dan anggota TPID menjadikan hasil evaluasi sebagai pijakan untuk memperkuat langkah antisipasi.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Probolinggo Joko Santoso mengingatkan bahwa pola inflasi pada Desember dan Februari hingga Maret dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Selain faktor musiman, peningkatan permintaan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah masa libur sekolah juga perlu diantisipasi.
Dengan memperkuat koordinasi, kerja sama antardaerah, operasi pasar, serta pemantauan harga secara berkala, Kota Probolinggo diharapkan mampu menjaga inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun dan memasuki periode Ramadan 2027. (es/pin)
