KANIGARAN – Pemerintah Kota Probolinggo menerima hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (27/10). Evaluasi ini menjadi pijakan untuk memperkuat kualitas perencanaan, ketepatan alokasi anggaran, serta efektivitas program pembangunan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Lounge Kantor Wali Kota Probolinggo tersebut dihadiri Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, didampingi Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Budiono Wirawan. Turut hadir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hasoloan Manalu, Koordinator Pengawasan Putu Yudi Tenaya beserta jajaran, para asisten, staf ahli, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Wali Kota Aminuddin menyambut baik hasil evaluasi dan masukan BPKP sebagai bahan perbaikan tata kelola pembangunan daerah. Ia menegaskan, rekomendasi yang diberikan akan ditindaklanjuti untuk memperkuat proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan realisasi program.
“Masukan dari BPKP ini akan kami tindak lanjuti dengan baik dan menjadi modal penting bagi pembangunan ke depan. Kami juga terus memperkuat digitalisasi serta pemantauan realisasi program agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif dan terukur,” ujarnya.
Aminuddin berharap, evaluasi tersebut dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Kota Probolinggo.
Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hasoloan Manalu menjelaskan bahwa evaluasi mencakup lima sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, penurunan prevalensi stunting, dan pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan hasil analisis, alokasi anggaran Kota Probolinggo untuk sektor kesehatan mencapai 7,62 persen atau sekitar Rp75,40 miliar. Selanjutnya, sektor pendidikan memperoleh alokasi 5,32 persen, sedangkan pengentasan kemiskinan sebesar 3,42 persen.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa desain intervensi pada lima sektor tersebut masih memiliki sejumlah area prioritas yang belum memperoleh intervensi secara memadai. Kondisi ini menunjukkan perlunya penajaman program agar alokasi sumber daya lebih terfokus pada faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan (critical success factor).
Dari sisi pengukuran kinerja, indikator pada level sasaran dan program secara umum telah mendukung pengukuran pencapaian pembangunan daerah. Namun, pada level kegiatan dan subkegiatan, masih ditemukan indikator yang belum sepenuhnya menggambarkan kontribusi terhadap hasil program.
Atas temuan tersebut, BPKP merekomendasikan penyempurnaan desain intervensi berdasarkan faktor keberhasilan utama, penetapan sasaran dan indikator yang spesifik serta terukur, penyelarasan prioritas pembangunan nasional hingga daerah, dan integrasi manajemen risiko dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran.
Menanggapi hasil evaluasi itu, Wali Kota Aminuddin menyampaikan bahwa berbagai masukan akan menjadi dasar penguatan indikator perencanaan dan sistem pemantauan melalui Inspektorat. Langkah ini diharapkan dapat mendeteksi potensi kendala sejak dini melalui mekanisme peringatan dini (early warning system).
“Kami berharap realisasi anggaran dapat diselesaikan tepat waktu sehingga perencanaan untuk tahun berikutnya bisa segera dimatangkan pada akhir 2026. Dengan begitu, pada awal 2027, pelaksanaan pembangunan dapat langsung berjalan lebih optimal,” tegasnya.
Kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan risalah kebijakan (policy brief) dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur kepada Wali Kota Probolinggo sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah.(vv/pin)
