KANIGARAN – Pemerintah Kota Probolinggo mengikuti Penilaian Interview Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026, Kamis (24/9), di Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman terhadap capaian transformasi digital Pemerintah Kota Probolinggo sekaligus klarifikasi atas bukti dukung yang telah disampaikan melalui sistem evaluasi.
Interview dilakukan bersama Asesor Eksternal Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Heni Rachmawati, via zoom meeting. Sementara dari Pemkot Probolinggo hadir Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari bersama jajaran asesor internal dan perangkat daerah terkait, diantaranya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lucia Aries Yulianti, Inspektur Puji Prastowo, Kepala BKPSDM Ratri Dian Sulistyawati, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Slamet Swantoro, serta tim internal lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wawali Ina menyampaikan Pemkot Probolinggo terbuka terhadap proses evaluasi yang dilakukan, termasuk terhadap sejumlah indikator yang masih memerlukan penguatan. Menurutnya, catatan dan masukan dari asesor menjadi bagian penting untuk memperbaiki pelaksanaan pemerintahan digital di Kota Probolinggo.
Pada giat yang berlangsung sejak jam 10 pagi itu, Ina menegaskan, selama periode 2025 hingga 2026, Pemerintah Kota Probolinggo telah berupaya melakukan berbagai langkah perbaikan dalam pelaksanaan pemerintahan digital. “Kami sudah berusaha melakukan langkah perbaikan untuk mendapatkan nilai maksimal tentunya,” imbuhnya.
Dalam sesi interview, Asesor Eksternal Heni pun memberikan sejumlah catatan dan arahan terkait kelengkapan dokumen serta bukti dukung pada indikator-indikator evaluasi. Pemerintah Kota Probolinggo kemudian melakukan klarifikasi sekaligus menyampaikan sejumlah dokumen tambahan yang telah disiapkan.
Berdasarkan pemeriksaan awal terhadap 20 indikator yang telah dimasukkan dalam sistem, terdapat perbedaan antara penilaian mandiri dan hasil evaluasi sementara. Penilaian mandiri Pemkot Probolinggo tercatat sebesar 3,04, sementara hasil evaluasi sementara berada pada skor 1,83.
“Berdasarkan catatan saya, penilaian mandiri itu ada di skor 3,04. Sementara hasil evaluasinya turun di skor 1,83. Ini yang perlu kita klarifikasi beberapa hal terlebih dahulu,” jelas Heni.
Selain melakukan klarifikasi, sesi interview juga dimanfaatkan Pemkot Probolinggo untuk mendapatkan arahan langsung dari asesor mengenai kelengkapan bukti dukung dan tata cara pengisian indikator. Sejumlah indikator yang sebelumnya telah diisi hingga level lebih tinggi akan kembali diperiksa setelah dokumen tambahan diunggah.
Menutup sesi, Wawali Kota Ina menyampaikan apresiasi atas arahan dan koreksi yang diberikan asesor. Menurutnya, proses interview menjadi bagian penting bagi Pemkot Probolinggo untuk mengetahui kekurangan dalam pemenuhan bukti dukung sekaligus melakukan perbaikan. Bagi Pemkot Probolinggo, ungkapnya, proses tersebut tidak hanya menjadi tahapan penilaian, tetapi juga kesempatan untuk memperoleh koreksi terhadap pelaksanaan transformasi digital yang telah berjalan.
“Kami selanjutnya akan mulai merapatkan kembali, melakukan koordinasi juga dengan beberapa instansi dan OPD terkait yang kaitannya tadi untuk isian-isian yang harus kami upload sampai dengan batas waktu tanggal 2 nanti,” pungkasnya.
Melalui proses evaluasi tersebut, tambahnya, Pemkot Probolinggo terus mendorong penguatan tata kelola dan layanan pemerintahan digital agar pelaksanaan transformasi digital tidak hanya memenuhi aspek administrasi dan bukti dukung, tetapi juga berkelanjutan serta memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat. (es/pin)
