KANIGARAN – Pemerintah Kota Probolinggo memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Probolinggo, Rabu (18/11) sore, di Lounge Kantor Wali Kota Probolinggo.
Mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi Menjaga Stabilitas Harga Pangan, dan Akselerasi Transaksi Digital Daerah Jelang Hari Natal 2026 dan Tahun Baru 2027”, kegiatan tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Aries Santoso, Asisten Administrasi Umum (Asdum) Retno Fadjar Winarti, serta Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Probolinggo Andri Purwanto.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Bank Indonesia Malang, Kepala BPS Kota Probolinggo Joko Santoso, Manajer Operasional Bank Jatim Cabang Probolinggo Muhammad Reza Arif, pimpinan Bulog Probolinggo Kuswadi, unsur Satgas Pangan dari Kejaksaan dan Polres Probolinggo Kota, serta anggota TPID yang terdiri atas perangkat daerah teknis dan para camat.
Dalam arahannya, Wawali Ina menegaskan, berbagai evaluasi dan masukan dari pemerintah provinsi maupun Bank Indonesia harus menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pengendalian inflasi daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan daerah menghadapi dua momentum hari besar keagamaan nasional yang berdekatan, yakni Natal dan Tahun Baru serta Ramadan dan Idulfitri. Menurutnya, kondisi cuaca, ketersediaan stok, distribusi, hingga potensi peningkatan permintaan masyarakat harus diantisipasi sejak dini.
“Yang sangat ditekankan adalah keterjangkauan harga. Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi harus terus dipantau, begitu juga komunikasi yang efektif. Jangan sampai di atas kertas stok dinyatakan aman, tetapi kenyataan di lapangan masyarakat masih harus mengantre,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Bank Indonesia Malang Shomita F. Insany juga memaparkan perkembangan ekonomi, inflasi, serta capaian digitalisasi Kota Probolinggo. Ia menyebut inflasi tahunan Kota Probolinggo pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,62 persen (year on year), masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional.
Sementara itu, capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kota Probolinggo meningkat dari 98,5 menjadi 99,25. Peningkatan tersebut didukung semakin luasnya penerimaan masyarakat terhadap transaksi digital, termasuk penggunaan QRIS.
Dari sisi ketersediaan pangan, pimpinan Bulog Probolinggo Kuswadi menyampaikan bahwa stok beras dan minyak goreng untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan intervensi pasar, aman, untuk wilayah kerja Bulog.
Bulog juga telah menyalurkan sekitar 5.000 ton beras SPHP di Kota Probolinggo sepanjang 2026. Ada pun penyaluran bantuan pangan pada November menyasar 24.148 penerima dengan total beras sebanyak 724 ton.
Melalui HLM tersebut, Pemkot Probolinggo berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat, baik dalam menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, maupun memperlancar distribusi bahan pangan strategis.
Selain itu, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan dapat terus diperluas sebagai bagian dari penguatan transparansi, efisiensi pelayanan, dan peningkatan pendapatan asli daerah. (es/pin)
