KEDOPOK – PGRI Kota Probolinggo memperkuat kompetensi digital dan perlindungan profesi guru melalui peluncuran PGRI Power, pelantikan pengurus Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), serta Smart Learning and Character Center (SLCC). Kegiatan ini dirangkai dalam Konferensi Kerja PGRI Kota Probolinggo Tahun 2026 di Aula SMK Negeri 1 Probolinggo, Sabtu (17/10).
Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa PGRI merupakan wadah pengembangan pendidikan sekaligus ruang bagi para guru untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
“Kami berharap PGRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk mendorong penyederhanaan sistem aplikasi yang digunakan guru agar tidak terlalu rumit dan tidak membebani tugas utama mereka dalam mendidik generasi penerus bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Kota Probolinggo, Agus Lithanta, menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital, termasuk coding dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), untuk menjawab tantangan pendidikan yang terus berkembang.
“Ini program nasional. Kita harus melek IT, digital, dan paham coding. Anak-anak di luar kelas itu lompatannya sudah sepuluh kali lipat. Nah, melalui launching ini, kita mendorong gurunya agar semakin pintar,” kata Agus.
Menurutnya, guru harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menghadirkan pembelajaran yang kreatif serta sesuai dengan kebutuhan zaman. Karena itu, peluncuran PGRI Power juga disertai kegiatan training of trainers (ToT) yang menghadirkan narasumber Siti Alfiah.
Agus berharap program penguatan kompetensi tersebut turut mendukung target satu juta guru yang memahami coding dan AI. Penguasaan teknologi diharapkan dapat membuka peluang bagi guru untuk mengembangkan inovasi pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.
Ketua panitia kegiatan, Rudito, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen PGRI Kota Probolinggo untuk bertransformasi menjadi organisasi profesi yang adaptif, protektif, dan inovatif.
Pelantikan DKGI bertujuan memperkuat pengawasan dan penegakan kode etik profesi guru. Sementara itu, LKBH diharapkan menjadi wadah konsultasi, advokasi, dan bantuan hukum bagi guru yang menghadapi persoalan profesi. Adapun SLCC diarahkan untuk mendorong inovasi pembelajaran digital serta penguatan karakter guru dan peserta didik.
Selain peluncuran dan pelantikan, Konferensi Kerja PGRI Kota Probolinggo Tahun 2026 menjadi forum untuk membahas, mengevaluasi, dan menetapkan program kerja beserta rancangan anggaran biaya (RAB) organisasi. Forum ini diharapkan menghasilkan program yang terarah dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Kepala Kantor Kementerian Agama, perwakilan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo, perwakilan panitia PGRI Power Provinsi Jawa Timur, serta jajaran pengurus PGRI setempat.
Melalui kegiatan ini, PGRI Kota Probolinggo berupaya memperkuat peran organisasi dalam meningkatkan kompetensi guru, memberikan perlindungan profesi, serta mendorong transformasi pembelajaran berbasis teknologi untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Probolinggo. (sit/fa)
