KANIGARAN – Komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik kembali mendapat perhatian dalam tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Wali Kota Probolinggo, Dokter Aminuddin, mengikuti sesi wawancara secara daring melalui Zoom Meeting bersama para komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Kamis (12/11), dari Command Centre Kantor Wali Kota Probolinggo.
Dalam kesempatan tersebut, wali kota didampingi sejumlah perangkat daerah terkait. Sedangkan para komisioner Komisi Informasi Jawa Timur terdiri atas Yunus Mansyur Yasin, dan Elis Yusniyawati.
Mengawali sesi wawancara, Yunus Mansyur Yasin memberikan apresiasi terhadap berbagai inovasi, strategi dan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengembangkan keterbukaan informasi publik. Ia kemudian menggali pandangan wali kota mengenai esensi keterbukaan informasi, apakah keberhasilannya cukup diukur melalui capaian nilai atau justru harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Dokter Aminuddin menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian nilai maupun penghargaan. Keterbukaan informasi merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang mudah diakses, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa Kota Probolinggo berhasil meraih predikat Informatif pada tahun 2024 dengan nilai 96,01 dan kembali mempertahankan predikat tersebut pada tahun 2025 dengan nilai 97,9. Peningkatan nilai ini menjadi hasil dari berbagai upaya pembenahan dan penguatan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Capaian ini tentu bukan tujuan akhir. Kami terus melakukan perbaikan melalui tiga fokus utama, yakni inovasi, strategi pelayanan, serta komitmen dan keberpihakan seluruh pihak dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik,” ungkapnya.
Salah satu inovasi yang dipaparkan adalah B-Link Super Aplikasi, yang diluncurkan pada 16 Juli 2026. Inovasi ini dikembangkan untuk menyatukan berbagai kanal informasi pemerintah yang sebelumnya tersebar, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah melalui satu pintu layanan informasi.
Selain itu, Pemkot Probolinggo juga mengembangkan dashboard Bersolek/BPCTM (Bersolek Performance Based City Transformation Model) yang diluncurkan pada Oktober 2026. Melalui dashboard ini, perkembangan kinerja dan berbagai informasi pembangunan dapat dipantau secara lebih terintegrasi, termasuk oleh perangkat daerah, dengan penyajian data yang terus diperbarui secara berkala hingga real time.
Wali kota juga menekankan bahwa pelaksanaan monev bukan sekadar ajang penilaian dan pemberian penghargaan. Kegiatan tersebut menjadi instrumen evaluasi sekaligus pembinaan agar kualitas pengelolaan informasi di seluruh perangkat daerah semakin merata.
Upaya memperluas akses informasi turut didukung dengan pemerataan jaringan internet di seluruh wilayah Kota Probolinggo. Bahkan, penguatan fasilitas melalui 30 titik Super Koridor pada akhir 2026 menjadi bagian dari upaya menghadirkan konektivitas yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Pemkot juga mengembangkan kegiatan Bincang Solusi Campus Series sebagai sarana diseminasi dan literasi keterbukaan informasi melalui webinar singkat, podcast, dan berbagai format komunikasi lainnya.
Dari sisi pelayanan, perkembangan permohonan informasi publik. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 8 permohonan, meningkat menjadi 11 permohonan pada 2025, sedangkan hingga Oktober 2026 tercatat 10 permohonan. Data tersebut menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi.
Bangun Komunikasi untuk Memahami Perjalanan Pembangunan Kota
Menariknya, Komisioner KI Jatim Elis Yusniyawati, turut menggali bagaimana Wali Kota Probolinggo dapat memahami dan memetakan kebutuhan keterbukaan informasi dalam waktu yang relatif singkat. Ia mengibaratkan Kota Probolinggo sebagai tubuh manusia yang perlu dipahami anatominya secara menyeluruh sebelum menentukan langkah pengembangan.
Menjawab pertanyaan tersebut, Dokter Aminuddin menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukannya adalah membangun komunikasi dan menggali informasi dari berbagai pihak untuk memahami kondisi serta perjalanan pembangunan Kota Probolinggo.
“Semua pihak harus dilibatkan karena perencanaan yang baik merupakan perencanaan bersama. Kami memperkuat komunikasi tersebut dengan teknologi agar masyarakat juga bisa mengetahui arah pembangunan dan ikut merasakan proses perkembangannya,” jelasnya.
Bagi Dokter Aminuddin, keterbukaan informasi merupakan proses komunikasi dua arah. Pemerintah tidak hanya berkewajiban menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu menyerap aspirasi, masukan, dan berbagai informasi dari masyarakat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Wali Kota Dokter Aminuddin juga menegaskan bahwa penguatan PPID merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari kepala daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, hingga seluruh perangkat daerah. Melalui integrasi informasi dalam ekosistem Bersolek dan dashboard BPCTM, pemerintah ingin memastikan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui para wakil rakyat, terus terbangun dan berkontribusi terhadap kesepakatan pembangunan kota.
“Ke depan, keterbukaan informasi ini akan terus kami tingkatkan karena cakupannya sangat luas. Informasi bukan hanya sesuatu yang disampaikan melalui berita, tetapi seluruh komponen di sekitar kita juga dapat memberikan informasi, baik yang terdengar maupun tidak terdengar. Semakin luas informasi yang kita serap, semakin kuat pula kesimpulan yang dapat kita ambil,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, Lucia Aries Yulianti, menyampaikan optimisme bahwa Kota Probolinggo dapat mempertahankan predikat Informatif. Menurutnya, kehadiran langsung Wali Kota dalam sesi wawancara menjadi nilai tambah, terutama melalui pemaparan yang lugas serta didukung data dan kondisi faktual di lapangan.
Ia menegaskan, keberlanjutan inovasi menjadi perhatian penting setelah pelaksanaan Monev. Seluruh kanal informasi dan layanan PPID harus terus dirawat, mulai dari proses pengelolaan, pengolahan, pelayanan permohonan informasi, hingga penyampaian dan distribusi informasi kepada masyarakat.
“Jangan sampai kita terlena. Seluruh petugas harus tetap menjaga kualitas pelayanan, jangan sampai ada celah yang membuat pelayanan informasi tidak maksimal. Semua kanal dan proses, dari awal hingga akhir, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan performanya,” ujarnya. (mir/fa)
