Optimalkan Pengawasan SPPG di Kota Probolinggo, Tim Satgas Tinjau Pelabelan Ompreng

2026

PROBOLINGGO – Tim Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Probolinggo meninjau sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Rabu (2/9). Peninjauan ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan transparansi, pengawasan publik dan jaminan kualitas gizi di Kota Probolinggo. 

“Kami ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan instruksi dari Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) bahwa di ompreng harus ada pelabelan, kemudian apakah sudah diunggah di sistem radar BGN. Sekaligus kroscek di sekolah dan SPPG bagaimana variasi menu sesuai gramasi besar kecilnya,” ujar Anggota Tim Teknis Supervisi dan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tahun 2026, drg Luluk Muyassaroh.  

drg Luluk Lilik menjelaskan, BGN mewajibkan setiap wadah makanan (ompreng) mencantumkan label informasi resmi, yang berisi tanggal produksi; jenis menu; kandungan gizi; waktu selesai pengolahan; waktu maksimal konsumsi; imbauan makan ditempat (tidak dibawa pulang) dan mencantumkan nama SPPG yang memproduksi. 

BGN juga menyediakan portak publik Radar MBG yang dapat diakses secara real-time melalui tautan https://www.bgn.go.id/radar-mbg/. Portal ini dapat diakses oleh masyarakat luas termasuk orangtua, guru, kepala sekolah serta pemda untuk memantau profil SPPG, rincian nutrisi dan gramasi (detail kandungan gizi di setiap porsi) hingga identitas penyedia. 

Kunjungan lapangan pertama ke SPPG Mayangan 5 di Jalan Dr Wahidin, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan. Disana, tim satgas ditemui Kepala SPPG Ismail, yang diketahui berasal dari Aceh dan bertugas disini sejak 4 bulan lalu. 

SPPG milik Yayasan Orin Berkah Swasembada ini sudah menerapkan pelabelan ompreng sekitar sebulan lalu. Dengan cara menempelkan kertas yang berisi sesuai ketentuan dari BGN. Setiap harinya SPPG ini melayani 2.556 penerima manfaat yang terdiri dari 1.534 porsi besar dan 1.022 porsi kecil untuk sekolah dan 7 posyandu. 

“Kami berusaha membuat menu yang diminati anak-anak, rasanya enak tapi tidak boleh minus (anggaran). Saya menerima saran (dari penerima manfaat), akan kami perbaiki kekurangan-kekurangannya,” ujar Ismail kepada tim. 

Diketahui, SPPG ini dikeluhkan karena menu yang dianggap itu-itu saja. “Harapannya, sama-sama diperbaiki supaya tidak menerima banyak laporan. Laporan ini artinya penerima manfaat masih peduli dengan menu dan program yang baik ini,” imbuh Kabid PPM Bapperida, Eka Pujiyanti. 

Beralih meninjau ke sekolah, tim bergeser ke SD Sukabumi 10 yang jatah MBG berasal dari SPPG Mayangan 5. Saat tiba disana, ompreng MBG sudah siap dibagikan kepada anak-anak. Dan benar saja, di ompreng terdapat label makanan pada hari itu. 

Kepada pihak sekolah, tim meminta sekolah ikut mensosialisasikan bahwa saat ini sudah bukan 4 sehat 5 sempurna. “Tapi sudah menjadi ISI PIRINGKU, pedoman gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan. Satu ompreng sudah ada gramasinya, dan itu sesuai ISI PIRINGKU. Jadi, bisa disampaikan ke anak-anak di MBG tidak ada susu,” jelas drg Luluk kepada Kepala SD Sukabumi 10, Bambang Irawan Suwarno.  

Perubahan perilaku dan mindset tentang 4 sehat 5 sempurna menjadi ISI PIRINGKU, diakui drg. Luluk membutuhkan waktu. Untuk itu, sekolah diharapkan bisa ikut mensosialisasikan hal tersebut. “Komposisi gizi seimbang di ompreng itu sesuai dengan pola ISI PIRINGKU,” imbuh drg. Luluk yang juga Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes P2KB Kota Probolinggo ini.  

SPPG Kanigaran 7 di Jalan Sunan Muria juga menjadi lokasi peninjauan oleh tim yang berasal dari Dinkes P2KB, Bapperida, Dinas PUPR-KP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Diskominfo. 

Berbeda dengan SPPG Mayangan yang sebelumnya dikunjungi, SPPG dari Yayasan Petuk Tadah Lillah Billah baru beroperasi pada 13 Juli lalu itu mengunakan label berbentuk stiker. Di dalam stiker terpasang QR code, yang jika discan akan memunculkan menu setiap hari dari SPPG. 

Jumlah penerima manfaat sebanyak 1.893 dengan rincian 1.207 porsi kecil dan 637 porsi besar. Di ruangan Kepala SPPG asal Pontianak itu, terdapat whiteboard berisi pesan dari sekolah yang menerima manfaat. Catatannya antara lain menu nasi sesekali bisa diganti kentang, menu lebih bervariasi lagi dan masakan jangan terlalu asin. 

Dari SPPG Kanigaran 7, peninjauan berpindah ke SMP Negeri 4. Di sekolah ini MBG dikonsumsi oleh anak-anak pada pukul 11.00, tepat setelah jam istirahat usai. Menu hari itu adalah lauk lele woku dan buah melon. Siang itu, lokasi terakhir yang dikunjungi adalah SPPG Jrebeng Wetan. 

Menindaklanjuti hasil peninjauan kali ini, Tim Satgas MBG Kota Probolinggo berharap ke depan variasi menu tidak 5 hari atau 7 hari. “Bisa memungkinkan menu lebih variatif dan siklusnya tidak seminggu tetapi bisa 14 hari. Menu bisa lebih menarik dan bisa diterima oleh murid maupun penerima manfaat di posyandu. Lebih variatif lah menunya dan tampilan menarik agar anak-anak lebih suka,” harap drg. Luluk. 

Masih menurut drg. Luluk, BGN juga menegaskan untuk penertiban SPPG harus memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dan pelabelan ompreng. Saat ini berdasarkan data Dinkes P2KB, sudah 34 SPPG memiliki SLHS dari 37 izin pendirian yang ada di Kota Probolinggo. (fa)

BAGIKAN