KANIGARAN – Pemerintah Kota Probolinggo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (9/9) siang di Puri Manggala Bhakti. Pertemuan ini diikuti oleh para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perwakilan yayasan, mitra penyedia, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Probolinggo.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Budiono Wirawan didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Rey Suwigtyo. Rakor ini digelar guna menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pemantauan, evaluasi operasional, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mensukseskan program strategis nasional tersebut.
Membuka rakor, Kepala Bapperida Kota Probolinggo Rey Suwigtyo menyampaikan bahwa rapat evaluasi berkala ini penting untuk mengantisipasi potensi kendala operasional sebagaimana sempat terjadi di beberapa daerah lain. Pihaknya mencatat saat ini terdapat 37 SPPG di Kota Probolinggo, dengan rincian 34 SPPG telah beroperasional dan 3 SPPG masih dalam proses persiapan.
Sementara itu, Sekda Budiono Wirawan menegaskan bahwa Pemkot Probolinggo memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MBG yang berlandaskan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri tertanggal 13 Agustus 2026. Dukungan tersebut diwujudkan melalui enam langkah strategis, mulai dari koordinasi lintas perangkat daerah, kolaborasi tingkat kelurahan, edukasi gizi dan PHBS, penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pendataan penerima manfaat, hingga pelaporan berkala secara real-time kepada BGN dan Kemendagri.
.jpeg)
"Kita bersinergi memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekan SPPG dan yayasan yang menjalankan tugas program strategis nasional. Program MBG bertujuan besar untuk meningkatkan status gizi masyarakat, mendukung percepatan penurunan stunting, dan menyiapkan SDM berkualitas menuju Visi Indonesia Emas 2045," tegas Sekda Budiono
Dalam kesempatan tersebut, Sekda memberikan instruksi terkait pentingnya penyerapan produk lokal dan pelibatan UMKM daerah dalam pemenuhan bahan baku SPPG di Kota Probolinggo "Saya mengimbau dan menginstruksikan seluruh pengelola SPPG agar mengutamakan penggunaan pemasok lokal atau UMKM dari dalam Kota Probolinggo dalam penyediaan bahan baku guna menggerakkan perekonomian daerah," tandasnya.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) dr. Intan Sudarmadi juga mendorong pengintegrasian sasaran kelompok B3 (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) agar terjangkau program MBG guna mendukung penurunan angka stunting kota yang saat ini berada di angka 9,4%.
"Kami berharap seluruh balita stunting di Kota Probolinggo dapat ter-cover secara rutin oleh SPPG sehingga berkolaborasi langsung dengan program daerah dalam menurunkan angka stunting," ungkapnya.
Dalam diskusi, Koordinator Wilayah BGN Kota Probolinggo, Irfan Susiyana Putra, mengapresiasi pendampingan yang digelar oleh Pemkot Probolinggo. Dirinya mengusulkan adanya layanan terpadu satu hari untuk membantu mitra dan yayasan mengurus SLHS, sertifikat halal, NIB, serta PBG dapur.
"Alangkah baiknya para mitra, yayasan, supplier UMKM, dan OPD teknis terkait dikumpulkan dalam satu forum layanan terpadu. Kita selesaikan seluruh pengurusan perizinan tersebut secara serempak dalam satu hari agar operasional SPPG makin mantap dan memenuhi standar legalitas," terang Irfan yang yang baru diamanahi tugas per 1 September lalu itu. (dp/pin)
