KANIGARAN – Dalam kurun waktu sepekan (9 sampai 13 November), percepatan perlinsos di 29 kelurahan meningkat 15 persen. Dari target 75 persen, kini total capaian Kota Probolinggo di angka 32 persen (per 15 November). Dengan demikian Kota Probolinggo berada di peringkat ke – 10 capaian digitalisasi Perlinsos di Jawa Timur.
Hal ini tersampaikan saat Rapat Koordinasi Percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dipimpin Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Senin (16/11). Kendati demikian, peningkatan ini masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Wali Kota Aminuddin dan Wawali Ina, yaitu 75 persen di tahun 2026 ini.
Diketahui, peningkatan signifikan ini setelah gempuran pendataan dilakukan oleh Dinsos PPPA bersama Ketua RT RW, Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), lurah dan perangkatnya.
Dalam arahannya, Wawali Ina Dwi Lestari menegaskan digitalisasi Perlinsos bertujuan agar pendataan, penyaluran, dan akses masyarakat terhadap perlindungan sosial berjalan lebih efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Melalui program Identitas Kependudukan Digital (IKD), seluruh ASN diharapkan mengambil peran sebagai Agen Perlinsos.
“Setiap Agen wajib memiliki IKD, manfaat Digitalisasi Perlinsos yakni memberikan perlindungan dari risiko sosial dan ekonomi, mempermudah akses layanan, mempermudah pengajuan sanggahan jika data tidak sesuai, meningkatkan ketepatan sasaran, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong inklusivitas dan pemberdayaan hingga mandiri,” ujarnya dalam rakor di Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo ini.
Lebih lanjut Wawali Ina mengatakan partisipasi ASN di Kota Probolinggo masih rendah. Berdasarkan data per 15 November 2026, jumlah ASN lebih dari 4.000 orang. Namun baru 414 orang yang terdaftar sebagai Agen Perlinsos dengan capaian
1.500 KK. Angka ini jauh di bawah kelompok lain seperti masyarakat umum 1.300 agen untuk 4.900 KK; Ketua RT dan Ketua RW 800 agen untuk 8.500 KK; Pendamping PKH 116 agen untuk 7.100 KK; PSM 80 agen
untuk 2.000 KK sedangkan mandiri 1.500 KK.
“Oleh karena itu, dengan surat edaran yang berlaku, maka setiap ASN dapat berperan aktif membantu pendataan minimal 5 KK di lingkungan tempat tinggalnya. Jika seluruh ASN bergerak, potensi jangkauan pendataan sangat besar. Keterlibatan ASN bukan sekadar memenuhi target angka, ini bentuk kepedulian dan tanggung jawab kita sebagai aparatur untuk membantu masyarakat mendapatkan akses layanan perlindungan sosial," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos PPPA Kota Probolinggo, Siti Romlah menjelaskan Perlinsos tidak sekadar bantuan, tetapi mencakup seluruh bentuk perlindungan sosial, jaminan sosial dan bantuan sosial. "Misalkan BPJS, jaminan kesehatan, ke depan PIP, KIP, subsidi LPG, subsidi BBM, subsidi listrik, semuanya melalui Perlinsos. Penerima manfaat harus yang terdaftar di Perlinsos," jelasnya.
Lebih lanjut Siti Romlah menambahkan, pendataan tidak terbatas pada desil 1-4, tetapi semua warga didata karena kebijakan subsidi ke depan belum tentu hanya untuk desil tertentu. Dia juga menjelaskan mekanisme sanggah, ASN, RT RW, hingga lurah dapat membantu warga yang layak mendapat bantuan tetapi belum mendapatkannya. Untuk warga yang kesulitan berobat karena tidak punya biaya, dapat diajukan melalui sanggahan dan dicek melalui dashboard Perlinsos milik Kemensos RI.
"1 ASN minimal mendaftarkan 5 KK, maksimal tak terhingga sesuai kepedulian kita agar semua warga mempunyai hak mendapatkan layanan yang sesuai. Sosialisasi terus kita lakukan, salah satunya dalam acara ‘Bincang Solusi’ bersama Diskominfo Kota Probolinggo," pungkasnya.
Dalam rakor tersebut turut dipandu dan diajarkan cara menjadi agen perlinsos, cara mendaftarkan warga ke perlinsos, serta cara melakukan sanggah. Turut mendampingi Wawali Ina, Asisten Administrasi Umum Retno Fadjar Winarti dan dihadiri kepala Perangkat Daerah. Sementara camat, lurah, Kepala SMP Negeri dan SD Negeri, serta perwakilan lembaga pendidikan SD dan SMP mengikuti secara daring. (Crl/fa)
