KANIGARAN — Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat komitmen dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini ditegaskan Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin saat membuka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Bidang Kesehatan, Selasa (5/5), di Command Center.
Forum yang membahas keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) di Kota Probolinggo ini dihadiri Kepala Cabang Pasuruan BPJS Kesehatan dr. Kemas Rona Kurniawansyah, Kepala Dinas Kesehatan PPKB, dr. Intan Sudarmadi, serta jajaran kepala perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, wali kota menyoroti pentingnya akurasi dan pembaruan data kepesertaan sebagai fondasi utama keberhasilan program jaminan kesehatan. Menurutnya, dinamika perubahan data yang terjadi hingga beberapa kali menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi secara kolaboratif.
“Persoalan utama yang kita hadapi hari ini adalah validitas data. Perubahan data yang terjadi berulang kali berdampak langsung pada jaminan kesehatan masyarakat, khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu, kita harus semakin waspada dan responsif,” tegas Dokter Amin-sapaan wali kota.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, termasuk penyediaan dana cadangan guna menjaga stabilitas pembiayaan di tengah fluktuasi kondisi ekonomi masyarakat. Seperti masyarakat yang kena PHK atau terdampak kesalahan pendataan. Dukungan pembiayaan bagi warga yang belum tercover skema PBI pun telah disiapkan.
Diketahui, tahun 2026 capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Probolinggo saat ini telah mencapai 99,51%, dengan jumlah peserta JKN sebanyak 243.651 jiwa. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan merata.
Kendati demikian, Dokter Amin mengingatkan adanya potensi peningkatan jumlah masyarakat rentan akibat tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang berpengaruh pada sektor ketenagakerjaan.
“Kita tidak boleh lengah. Dampak ekonomi global, termasuk potensi PHK dan tekanan sektor industri, bisa meningkatkan jumlah masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu, kesiapan sistem dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci,” katanya.
Forum komunikasi ini memiliki sejumlah tujuan utama, di antaranya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, menyamakan persepsi dalam mendukung implementasi JKN-KIS, serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala operasional di lapangan.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setempat terus melakukan validasi data peserta PBPU Pemda secara berkala, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan melalui puskesmas. Langkah ini didukung dengan kebijakan penambahan alokasi anggaran, penguatan regulasi kepesertaan, serta upaya pengalihan segmen peserta mandiri menjadi peserta yang dibiayai pemerintah daerah. (yul/fa)
