KANIGARAN - Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat kapasitas aparatur dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Puri Manggala Bhakti, Jumat (21/8).
Kegiatan ini diikuti sebanyak 145 peserta yang terdiri atas tiga orang dari setiap perangkat daerah, termasuk kecamatan dan bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, serta satu orang dari setiap kelurahan. Peserta yang dihadirkan merupakan aparatur yang belum pernah mengikuti bimbingan teknis PPRG.
Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Retno Febi menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas peserta dalam menyusun analisis gender, khususnya Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB). Selain itu, bimtek juga diarahkan untuk mendorong integrasi PPRG ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada masing-masing organisasi perangkat daerah.
“Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam penyusunan program dan kegiatan, khususnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender untuk tahun anggaran 2027,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin yang diwakili Sekretaris Daerah Budiono Wirawan menekankan, pembangunan daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa adanya diskriminasi dalam akses maupun kontrol terhadap sumber daya pembangunan.
Menurutnya, perspektif gender harus menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan, bukan sekadar menjadi pelengkap dalam dokumen administrasi. Karena itu, para perencana di setiap perangkat daerah didorong untuk tidak lagi terpaku pada pola atau templat lama, tetapi mulai berinovasi agar penganggaran benar-benar menyasar program prioritas yang inklusif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sekda Budiono juga mengingatkan agar aparatur bekerja dengan penuh integritas dan memiliki kecintaan terhadap pekerjaan yang dijalankan. Ia menegaskan bahwa profesionalisme aparatur tidak semata-mata ditunjukkan untuk mendapatkan perhatian atau penilaian dari pimpinan, tetapi harus tumbuh dari kesadaran untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan daerah.
“Saya mengajak peserta bimtek untuk menyusun dokumen perencanaan berkualitas yang mampu menjadi panduan nyata bagi kemajuan Kota Probolinggo di masa depan. Ini sekaligus untuk menegaskan pentingnya kesetaraan dalam setiap aspek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,” tuturnya.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada peningkatan pemahaman secara teoritis, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam proses penyusunan program, kegiatan, serta anggaran di masing-masing perangkat daerah dan kelurahan.
Bimtek PPRG kali ini menghadirkan fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) dari Provinsi Jawa Timur, Sutiah, yang menyampaikan materi mengenai “Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan di Daerah.” (dy/fa)
