KANIGARAN – Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari membuka kegiatan Penganugerahan dan Sosialisasi Perwalian Anak yang digelar di Bale Hinggil, Kamis (19/11). Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan anak, khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak yang belum memiliki wali secara sah menurut hukum.
Kegiatan yang diinisiasi Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tersebut merupakan bagian dari implementasi inovasi PERISAI (Pelayanan Terpadu Isbat Nikah dan Perwalian Anak). Program ini melibatkan Pemerintah Kota Probolinggo, Pengadilan Agama Probolinggo, Pengadilan Negeri Probolinggo, serta Kementerian Agama dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan penetapan wali.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan kolaborasi lintas instansi yang telah menghadirkan program perwalian anak. Menurutnya, perwalian merupakan hal penting untuk memastikan anak tetap mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan meraih masa depan yang lebih baik.
“Kalau berbicara mengenai perwalian anak, tidak terlepas dari bagaimana kita mengasuh dan merawatnya sampai tuntas, sampai anak tersebut bisa mandiri. Anak-anak ini membutuhkan perlindungan, terutama ketika orang tuanya sudah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya,” ungkap Ina.
Ia menjelaskan, kepastian hukum melalui penetapan wali menjadi dasar penting agar hak-hak anak dapat terpenuhi, termasuk dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, maupun berbagai program bantuan pemerintah. Bahkan, menurutnya, perhatian terhadap anak harus diberikan hingga mereka mampu menyelesaikan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang layak.
“Perwalian anak ini menjadi dasar sehingga anak mendapatkan perlindungan, baik dalam hal pendidikan maupun kesehatan. Data dari wilayah sangat dibutuhkan. Karena itu, saya berharap camat dan lurah dapat membantu mendata warganya, terutama anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua dan belum memiliki wali yang sah,” jelasnya.
Ina juga menegaskan bahwa penganugerahan yang dilaksanakan bukan sekadar seremoni pemberian penghargaan, melainkan bentuk apresiasi terhadap kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam menjamin masa depan anak.
“Penganugerahan bukan sekadar hanya anugerah. Sosialisasi juga penting agar kita memahami dan mengikuti administrasi sesuai aturan. Mari kita bangun kepedulian bersama agar setiap anak di Kota Probolinggo, bagaimanapun kondisi dan latar belakangnya, mendapatkan hak yang sama untuk tumbuh, belajar, mengejar cita-cita, dan memiliki masa depan yang cemerlang,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Lilik Setyawan menyampaikan bahwa program tersebut merupakan hasil kerja sama empat instansi, juga merupakan tindak lanjut dari inisiatif Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Lilik menjelaskan, melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, serta Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), pihaknya melakukan penjangkauan terhadap anak-anak yang belum memiliki legalitas perwalian.
“Dari hasil penjaringan, terdapat 11 anak yang teridentifikasi belum memiliki legalitas yuridis perwalian. Setelah dilakukan seleksi dan pemeriksaan kelengkapan administrasi, sembilan anak dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diajukan permohonan penetapan perwalian,” jelas Lilik.
Sembilan anak tersebut, lanjutnya, telah memperoleh penetapan perwalian melalui proses persidangan yang diputuskan pada Juli 2026. Kegiatan kali ini menjadi rangkaian penyerahan secara simbolis sekaligus pemberian penghargaan kepada LKSA yang telah bersedia menjadi wali.
Jika dibandingkan dengan tahun 2025, terdapat dua anak yang memperoleh penetapan perwalian, capaian tahun 2026 menunjukkan peningkatan menjadi sembilan anak.
Menurut Lilik, kepastian hukum mengenai perwalian sangat diperlukan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari administrasi pendidikan, pencatatan identitas, hingga akses terhadap pekerjaan dan layanan lainnya.
“Kami berharap khususnya kepada para ketua LKSA, camat, dan lurah agar dapat memanfaatkan kesempatan ini. Jika menemukan anak-anak yang belum memiliki wali secara sah, segera berkoordinasi dengan kami atau Dinas Sosial sehingga anak-anak tersebut bisa mendapatkan kepastian hukum dan hak-haknya tidak hilang,” tegasnya.
Lilik juga menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo membuka ruang pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi maupun pendampingan terkait persoalan hukum, termasuk persoalan perwalian anak dan legalitas perkawinan melalui program PERISAI.
Pada kegiatan tersebut, penetapan perwalian melibatkan tiga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), yakni LKSA Putra Muhammadiyah yang menjadi wali bagi empat anak, LKSA Putri Muhammadiyah bagi tiga anak, serta LKSA Al-Umah bagi dua anak. Dengan demikian, total sembilan anak telah mendapatkan kepastian hukum terkait perwaliannya. (mir/fa)
