SITUBONDO – Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat transformasi pemerintahan digital melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Tata Kelola Infrastruktur Pemerintahan Digital bagi Operator dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026, Selasa (6/10).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Dokter Evariani. Hadir pula jajaran kepala perangkat daerah, camat, lurah, serta narasumber Kasubag Tata Usaha Balai Latihan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) wilayah kerja Provinsi Jawa Timur Maulia Jayanti Islami dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika setempat Lucia Aries Yuliyanti.
Dalam laporannya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo Ratri Dian Sulistyawati menyampaikan bimtek ini bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, efisien, aman, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong inovasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Bimtek di Utama Raya Resort ini melibatkan 37 kepala subbagian program atau perencana dan 37 admin/operator pemerintahan digital. Materi yang diberikan mencakup manajemen tata kelola infrastruktur pemerintahan digital berbasis proses bisnis dan kebutuhan layanan, serta kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka optimalisasi pemerintahan digital.
Wali Kota Probolinggo Aminuddin menekankan bahwa penguatan pemerintahan digital harus bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kelurahan menjadi salah satu titik penting karena merupakan ujung pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. “Goal kita adalah di pelayanan publik. Nah, ujungnya dalam struktur itu adalah kelurahan,” ujarnya.
Dengan jargon Bersolek, lanjutnya, menjelaskan transformasi digital di lingkungan Pemkot Probolinggo tak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga membutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kolaborasi antar perangkat daerah.
Ia juga mendorong agar pengelolaan data pemerintahan dilakukan secara lebih dinamis. Di mana data yang selama ini dikumpulkan secara berkala diharapkan dapat diperbarui dengan interval yang lebih cepat sehingga mampu menjadi dasar monitoring, evaluasi, sekaligus pengambilan kebijakan.
“Tidak ada lagi yang bergerak setiap tiga bulan. Karena di sini ada mekanisme evaluasi, baik perkembangan masing-masing pencapaian maupun permasalahan-permasalahan. Jadi setiap bulan kita mampu untuk mengevaluasi dan mencari penyelesaiannya,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Aminuddin memperkenalkan dan meluncurkan Bersolek Performance Based City Transformation Model (BPCTM) melalui dashboard transformasi digital Kota Probolinggo. Peluncuran tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkot Probolinggo dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data dan teknologi.
Sistem BPCTM dikembangkan sebagai instrumen untuk mengintegrasikan data, memantau kinerja, serta mendukung proses evaluasi dan pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. Pengelolaan data diharapkan tidak berhenti pada proses pengumpulan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk melihat capaian pembangunan dan pelayanan publik secara lebih terukur.
Wali Kota Amin menegaskan pentingnya kolaborasi antara perangkat daerah dalam menjalankan transformasi tersebut. Pengelolaan data, pemanfaatan data, hingga pengawasan harus berjalan secara terintegrasi sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan.
Selain bimtek, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat peran tim digital di masing-masing perangkat daerah. Wali kota berharap sumber daya manusia yang terlibat mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus menjadi penggerak transformasi digital dari internal Pemkot Probolinggo. (es/fa)
