SURABAYA – Kota Probolinggo menjadi satu dari lima daerah percontohan proyek InCircular di Provinsi Jawa Timur. Peluncuran proyek “Promoting a Circular Economy in Indonesia” ini memperkuat implementasi agenda Ekosistem Ekonomi Sirkular sebagai bagian dari agenda prioritas pembangunan menuju Ekonomi Hijau dalam RPJMN 2025–2029.
Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari hadir dalam kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, di Hotel DoubleTree by Hilton Surabaya, Selasa (15/9). Selain Kota Probolinggo, empat daerah percontohan lainnya adalah Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang dan Sidoarjo.
Proyek InCircular merupakan kerja sama teknis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), serta diimplementasikan bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia & ASEAN.
Terpilihnya Jawa Timur sebagai salah satu provinsi percontohan merupakan bentuk kepercayaan sekaligus peluang strategis untuk memperkuat transformasi menuju pembangunan yang lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya, rendah limbah, dan berkelanjutan.
Wagub Emil mengatakan pengelolaan sampah masih menjadi salah satu tantangan penting di Jawa Timur. Timbulan sampah mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun, tetapi baru sekitar 25 persen yang terkelola secara optimal. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kapasitas kelembagaan, konsistensi pemilahan sampah dari sumber, dukungan pembiayaan, serta keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha.
"Melalui ekonomi sirkular, kita mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien, mengurangi timbulan sampah sejak dari sumber, serta memperkuat pemanfaatan kembali dan daur ulang," ungkapnya.
Menurut Emil, setiap daerah memiliki potensi dan tantangan yang berbeda. Kerangka berpikir dari kelima kabupaten dan kota harus dipaparkan supaya implementasi InCircular melahirkan solusi yang sesuai dengan kondisi daerah, memperkuat sistem yang telah berjalan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kelima daerah diharapkan menjadi ruang pembelajaran sekaligus pengembangan model implementasi ekonomi sirkular yang konkret, terukur, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah," tuturnya.
Deputi bidang pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo mengapresiasi komitmen bersama lima kabupaten dan kota di Jatim. Pengukuhan komitmen menekankan pentingnya bergerak dari visi nasional menuju aksi di tingkat lokal.
"Membangun ekonomi sirkular dibutuhkan visi dan aksi bersama. Pemerintah daerah berperan penting menerjemahkan arah pembangunan nasional ke dalam kebijakan, sistem, layanan dan inovasi yang sesuai dengan daerah," ungkapnya.
Sementara itu Thomas Foerch selaku Director Urban Development Cluster dari GIZ Indonesia & ASEAN mengatakan Pemerintah Jerman bekerja sama dengan Indonesia selama 50 tahun salah satunya ekonomi sirkular terkait pengelolaan sampah yang menjadi sektor prioritas. "Kami mendukung pengelolaan sampah di Indonesia," ujarnya.
Thomas menilai, Pemprov Jatim memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah dan pengembangan kapasitas. Termasuk komitmen kuat pemerintah tingkat kabupaten maupun kota di Jatim. Ia optimis kerjasama proyek sirkular membuahkan hasil yang sukses. Sebab, tantangan sampah tidak bisa diatasi sendiri, tetapi menghadirkan kolaborasi dan solusi untuk periode jangka panjang.
.jpeg)
Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan kepada Kota Probolinggo menjadi percontohan proyek InCircular.
Dengan jumlah penduduk sebanyak 244.419 jiwa, lanjut Ina, pertumbuhan penduduk di Kota Probolinggo sebesar 0,45 persen. Timbulan sampah mencapai 122 ton per hari. 77 persen terkelola, sedangkan 23 persen belum terkelola. Di kota ini juga memiliki 1 offtaker RDF (Refuse Derived Fuel).
“Upaya pengelolaan sampah juga melalui beberapa program seperti 1 RW 1 bank sampah, 1 RW 1 kendaraan roda tiga dan Bapak Wali Kota juga mengeluarkan kebijakan surat edaran pengurangan sampah plastik di pusat perbelanjaan tidak menyediakan tas kresek. Tentu saja Pemerintah Kota Probolinggo menyambut baik percontohan proyek untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah ini,” jelas wawali. Yang siang itu didampingi Kepala DLH Agus Dwiwantoro, Kepala DKUP Agus Efendi, Kepala Disperinaker Retno Wandansari dan perwakilan Baperida. (fa/pin)
