KANIGARAN – Sudah menjadi agenda rutin bagi Pemerintah Kota Probolinggo mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Senin (8/8), giat ini dirangkai dengan tasyakuran atas diraihnya penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik III Tingkat Nasional Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Wilayah Jawa – Bali dari Kemendagri.
Penghargaan tersebut disertai dana insentif sebesar Rp 1 miliar yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kota Probolinggo dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.
Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin mengaku bersyukur atas penghargaan yang diraih Kota Probolinggo. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, Forkopimda, BPS, Bulog, TNI, Polri, instansi vertikal, serta seluruh pihak yang selama ini bersinergi dalam pengendalian inflasi.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus berkolaborasi. Ternyata yang dinilai bukan hanya angka inflasinya, tetapi juga bagaimana respons pemerintah daerah saat terjadi kenaikan inflasi, pelaksanaan operasi pasar, pasar murah, kehadiran dalam rapat koordinasi, hingga inovasi yang dimiliki daerah,” ujarnya.
Dokter Aminuddin menjelaskan, berbagai upaya yang dilakukan Pemkot Probolinggo seperti operasi pasar, pasar murah, Warung TPID, hingga inovasi Kopi Siaga (Toko Pengendali Inflasi Harga) menjadi bagian dari indikator penilaian pemerintah pusat. Ia menilai penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat sinergi dan kesiapan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
“Ke depan tentu kita harus semakin siap. Ada daerah lain yang ingin belajar ke Kota Probolinggo untuk melihat langsung bagaimana pengelolaan pasar, program pengendalian inflasi dan inovasi yang kita miliki,” tambahnya.
Kegiatan tasyakuran di Command Center itu ditandai dengan pemotongan tumpeng secara simbolis oleh Wali Kota Dokter Aminuddin didampingi Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari. Potongan tumpeng kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUP) Slamet Swantoro.
.jpeg)
Kepala DKUP Kota Probolinggo mengatakan, salah satu upaya konkret pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah adalah melalui pelaksanaan pasar murah dan Warung TPID.
“Pasar murah melalui Warung TPID kami laksanakan rutin setiap Senin dan Kamis. Saat ini lokasinya berada di Pasar Baru dan Pasar Wonoasih. Di sana tersedia beras SPHP, beras premium, minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga sesuai ketentuan pemerintah,” jelas Slamet.
Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan barang kebutuhan pokok.
Terkait dana insentif sebesar Rp 1 miliar yang diterima Kota Probolinggo, Slamet menyebut penggunaannya akan dibahas bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah setempat karena penanganan inflasi melibatkan banyak perangkat daerah.
“Pengendalian inflasi bukan hanya tugas satu PD, tetapi melibatkan banyak sektor. Karena itu pemanfaatan dana insentif akan ditentukan bersama melalui mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) pun punya program pasar murah sepanjang Tahun 2025 lalu telah dilakukan sedikitnya 9 kali. Sementara itu, sampai dengan pertengahan tahun 2026 ini, Pasar Murah sudah dilaksanakan 4 kali.
Penilaian Kemendagri Berdasarkan Indikator Kinerja Terukur
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penilaian dalam Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 dilakukan secara objektif berdasarkan data dan indikator kinerja yang terukur. Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek, seperti penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, creative financing, pengendalian inflasi daerah, serta penurunan tingkat pengangguran.
“Tim yang menilai betul-betul saya awasi. Dan saya menyatakan bahwa inilah kredibilitas Kemendagri. Harus kita jaga. Kalau tidak, akan kehilangan marwah kalau misalnya diatur-atur,” ujar Mendagri kepada awak media usai menghadiri Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali di Hotel Marriott Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6).
Mendagri menjelaskan, penilaian dilakukan menggunakan data kuantitatif yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut bersumber dari indikator-indikator yang selama ini menjadi perhatian pemerintah, seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, dan inflasi. Khusus untuk inflasi, perkembangan datanya terus dipantau dan diperbarui setiap minggunya.
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membagi pelaksanaan Apresiasi Pemda ke dalam enam regional. Skema tersebut diterapkan agar kompetisi berlangsung lebih proporsional dan memberikan kesempatan yang setara bagi daerah untuk berkompetisi sesuai karakteristik serta kapasitas masing-masing. (es/fa)
