KANIGARAN – Pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan berbagai unsur masyarakat terus melakukan pemetaan potensi konflik sosial sebagai langkah antisipasi agar setiap persoalan dapat ditangani sejak dini.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Konflik Sosial di Command Center, Kamis (25/9). Rakor dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Erwin Ardian, Wakapolres Probolinggo Kota Kompol Wiwin Rusli, perwakilan Kodim 0820, Kejaksaan Negeri, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
“Alhamdulillah kondisi di Kota Probolinggo dalam keadaan kondusif. Kegiatan kita sering dilakukan, hasil sinergi dan kolaborasi semua komponen masyarakat. Terima kasih setinggi-tingginya atas peran aktif menjaga keamanan di Kota Probolinggo,” ujar Aminuddin.
Menurutnya, kondisi kondusif bukan berarti potensi kerawanan dapat diabaikan. Sejumlah momentum, program strategis nasional maupun program prioritas daerah perlu dipetakan karena dapat menjadi titik munculnya persoalan apabila tidak dikomunikasikan dan dikawal bersama.
Untuk memperkuat pengawasan wilayah, Pemkot Probolinggo akan menambah fasilitas CCTV dan Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui perubahan anggaran. Sebanyak 300 CCTV dan 60 PJU disiapkan untuk memperluas cakupan pemantauan di wilayah Kota Probolinggo. “Cakupan yang kita pantau bisa lebih luas lagi,” jelas wali kota.
Salah satu hal yang terus dipantau adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dokter Aminuddin mengatakan hingga saat ini belum terdapat persoalan yang mengkhawatirkan. Namun, komunikasi dengan pengelola dapur MBG terus dilakukan untuk memastikan proses penyediaan makanan mengikuti ketentuan, khususnya terkait keamanan pangan.
Ia mengingatkan agar proses penyediaan makanan tidak dilakukan terlalu dini karena dapat meningkatkan risiko makanan basi. Sekolah penerima manfaat juga diminta melakukan pengecekan sebelum makanan diberikan kepada siswa.
“Kita memerintahkan guru-guru penerima manfaat untuk mengecek, kalau basi harus ditolak,” tegas wali kota. Tidak hanya soal makanan, persoalan lingkungan dari aktivitas dapur MBG juga menjadi perhatian, terutama pengelolaan limbah dan sisa makanan agar tidak dibuang sembarangan.
Di sisi lain, sejumlah agenda pembangunan juga masuk dalam pemetaan pemerintah. Wali Kota Probolinggo menyebut rencana pengembangan fasilitas olahraga di wilayah Kedungasem. Pemkot juga tengah memproses validasi 11 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang selanjutnya akan memasuki tahap peresmian.
Pada sektor lingkungan, Dokter Aminuddin menyampaikan program Asri yang berjalan seiring dengan semangat Probolinggo Bersolek telah memberikan dampak terhadap penghijauan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Kota Probolinggo juga memperoleh sejumlah penghargaan atas program tersebut dan mendapat kesempatan mempresentasikan praktik penghijauan di Armenia. “Program Asri ini sama dengan Bersolek. Efek dari kegiatan ini banyak penghargaan yang kita peroleh, cakupan hijau, pengurangan emisi gas rumah kaca,” ujarnya.
Dalam bidang sosial, pemerintah juga memberi perhatian terhadap perubahan data desil yang dapat berdampak pada penerima program bantuan, termasuk beasiswa. Dinas Sosial melakukan koordinasi dan turun ke lapangan untuk memastikan data sesuai kondisi masyarakat, sekaligus mengantisipasi kesalahan inklusi maupun eksklusi.
Dari sisi keamanan, Wakapolres Probolinggo Kota Kompol Wiwin Rusli menyampaikan bahwa kejadian yang masuk ke kepolisian pada Agustus-September mengalami penurunan. Meski demikian, narkotika dan KDRT masih menjadi perhatian. Polisi juga melakukan antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan seperti kebakaran, sound horeg, balap liar, ODGJ, pencurian hingga pencurian hewan.
Untuk kejadian kebakaran, tercatat empat kejadian pada September hingga saat rakor berlangsung. Sementara terkait penyampaian aspirasi masyarakat, situasi di Kota Probolinggo disebut masih aman dan kondusif.
Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Erwin Ardian mengatakan berdasarkan perkara yang ditangani, kondisi Kota Probolinggo cukup kondusif. Sejumlah perkara seperti sengketa lahan dan tindak kejahatan tetap ditangani sesuai ketentuan hukum. “PN akan menjatuhkan putusan secara adil dan ada efek jera, dengan mengedepankan pemulihan dalam restorative justice,” kata Erwin.
Sementara itu, FKDM terus melakukan deteksi dini melalui kegiatan rutin di masing-masing kelurahan. Ketua FKDM Nur Fathur Rachman Efendi mengatakan kegiatan tersebut dilakukan setiap Rabu sebagai upaya mengidentifikasi potensi kerawanan dan membangun respons terpadu.
Lebih lanjut disampaikan oleh Ketua FKDM, informasi dari masyarakat dikoordinasikan melalui lurah dan selanjutnya ditindaklanjuti bersama Bakesbangpol Kota Probolinggo. Potensi yang dipantau mencakup berbagai aspek, mulai sosial, ekonomi hingga ketenagakerjaan.
Dari Kejaksaan Negeri Probolinggo, Tim Intelijen juga menyoroti persoalan perubahan desil yang berpotensi berdampak terhadap program sosial dan beasiswa. Koordinasi dengan Dinas Sosial dilakukan untuk memastikan data yang digunakan sesuai kondisi lapangan. Perhatian juga diberikan terhadap penanganan ODGJ yang mengalami gangguan dan berpotensi mengganggu masyarakat.
Melalui rakor tersebut, Pemkot Probolinggo menegaskan bahwa menjaga kondusivitas tidak hanya dilakukan ketika persoalan sudah muncul. Deteksi dini, komunikasi dan kolaborasi lintas sektor terus diperkuat agar berbagai potensi kerawanan dapat ditangani sebelum berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas. (sit/fa)
