JAKARTA – Komitmen Pemerintah Kota Probolinggo memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara menyeluruh diapresiasi. Kota yang dipimpin Wali Kota dr. Aminuddin ini pun menerima UHC (Universal Health Coverage) Award 2026 Kategori Madya.
Total capaian UHC di Kota Probolinggo 99,58 persen dengan jumlah peserta 243.381 jiwa. Sementara itu, keaktifan peserta sebanyak 218.949 jiwa atau 89.58 persen.
Dengan kondisi ini, Kota Probolinggo masuk dalam kategori madya karena persentase antara pencapaian UHC dan tingkat keaktifan yang sama.
Kriteria penilaian UHC Award Madya adalah cakupan kepesertaan di lebih dari atau sama dengan 98 persen; tingkat keaktifan lebih dari atau sama dengan 85 persen atau pendudukan yang didaftarkan pemda lebih dari sama dengan 25 persen (tingkat keaktifan minimal 80 persen).
Selanjutnya, penduduk yang didaftarkan pemda minimal 10 persen; status UHC prioritas dan status pembayaran iuran PBPU pemda lunas sampai dengan September 2025.
Penghargaan ini diserahkan dalam kegiatan Deklarasi dan Pencanangan UHC di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1). Tahun 2026 UHC Awards diberikan kepada 31 provinsi dan 394 kota/ kabupaten di Indonesia.
Wali Kota dokter Aminuddin tidak sendiri, ia hadir didampingi Kepala Dinkes P2KB dr Intan Sudarmadi dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan dr. Dina Diana Permata, Kepala Kantor BPJS Kota Probolinggo Eny Supriatna.
“Alhamdulillah kita menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan sebagai salah satu kota dengan UHC, artinya seluruh kesehatan masyarakat Kota Probolinggo sudah dicover,” ujar Dokter Aminuddin saat ditemui di sela kegiatannya, Rabu (28/1).
“Harapannya, tentu meningkatkan derajat kesehatan yang nanti goal-nya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus kita naikkan,” imbuhnya.
Dengan cakupan secara menyeluruh ini, lanjut Dokter Amin, masyarakat mendapat layanan kesehatan yang biaya pengobatannya ditanggung BPJS Kesehatan melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN dari dana pemerintah.
Saat ini data PBI JKN dipengaruhi DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), untuk itu Pemkot Probolinggo aktif bersama BPS dan BPJS Kesehatan untuk melakukan penyesuaian data sesuai keadaan rill masyarakat.
“Penghargaan ini merupakan suatu apresiasi bahwa program pemerintah betul-betul dilaksanakan, bahkan melebihi harapan dari pemerintah itu sendiri. Kami tentunya selalu berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat,” terang Dokter Amin.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam UHC Awards 2026 mengatakan, peran kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan UHC, khususnya dalam mendorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.
Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen.
Menurutnya, program JKN menjadi instrumen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang adil dan merata.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah. “Ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata,” katanya. (fa/pin)
