KANIGARAN - Kota Probolinggo resmi memiliki kepengurusan baru Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) masa bakti 2026-2030. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wali Kota Probolinggo Aminuddin, Rabu (20/5) siang, di Gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Pemerintah Kota Probolinggo.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Penjabat Deputi Pencegahan BNPB Republik Indonesia Pangarso Suryotomo, perwakilan BPBD Provinsi Jawa Timur, unsur akademisi, dunia usaha, media, serta para pengurus FPRB Kota Probolinggo.
Dalam laporannya, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Probolinggo Nurkholiq menyampaikan peresmian kepengurusan FPRB berdasarkan SK Wali Kota Nomor 100.3.3.3/114/KEP/425.012/2026 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Probolinggo Periode 2026-2030.
Keberadaan FPRB memperkuat komitmen seluruh anggota dalam mengawal pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana, menyediakan wadah kemitraan formal antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media, serta menumbuhkan solidaritas dan kesadaran mandiri masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. “Pengurus dan undangan yang hadir sekitar 70 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media dan masyarakat,” ujarnya.
Ketua FPRB Kota Probolinggo terpilih, Sugeng Nufindarko, menegaskan bahwa pengukuhan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan amanah kemanusiaan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam maupun nonalam. “Menjadi pengurus FPRB berarti kita harus siap mewakafkan waktu, pikiran dan tenaga untuk menjaga masyarakat Kota Probolinggo dari berbagai potensi bencana,” katanya.
Sugeng juga menyoroti posisi geografis Kota Probolinggo yang memiliki berbagai potensi risiko bencana, mulai dari angin kencang, kebakaran permukiman hingga dampak perubahan iklim. Menurutnya, pembangunan kota yang terus berkembang harus dibarengi dengan penguatan ketangguhan masyarakat.
“Bersoleknya Kota Probolinggo harus menjadi bersolek yang aman dan berkelanjutan. Estetika kota yang indah tidak boleh rapuh di hadapan bencana,” imbuhnya.
Sementara itu, Penjabat Deputi Pencegahan BNPB RI Pangarso Suryotomo mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam membentuk dan menguatkan FPRB sebagai mitra strategis penanggulangan bencana. “Kami berharap forum ini dapat bersama-sama menciptakan Kota Probolinggo menjadi kota yang tangguh terhadap bencana,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi salah satu komitmen utama pemerintah daerah. Menurutnya, mitigasi bencana jauh lebih penting dibandingkan penanganan pascabencana yang membutuhkan biaya besar. “Kerugian akibat bencana bisa sampai seribu kali lipat dibandingkan biaya mitigasi atau pengurangan risikonya,” tegas Dokter Aminuddin.
Ia menyebut, Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai langkah mitigasi, salah satunya melalui peningkatan jumlah rumah pompa untuk mengurangi risiko banjir. Selain itu, Pemkot juga telah memiliki early warning system yang terpusat di BPBD untuk memantau berbagai potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Bromo.
“Kota Probolinggo ini aman, tetapi kita tetap harus waspada. Kita punya risiko banjir, angin puting beliung hingga ancaman rob karena wilayah kita dataran rendah,” jelasnya.
Aminuddin menambahkan, seluruh kelurahan di Kota Probolinggo telah dipersiapkan sebagai kelurahan tangguh bencana lengkap dengan titik kumpul evakuasi yang harus dipahami masyarakat. “Kami serius menyiapkan manajemen risiko bencana agar ketika bencana terjadi, kita sudah siap dengan sistem penanganannya,” pungkasnya. (sit/fa)
