JAKARTA – Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin diundang dalam Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi yang membahas tentang Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Tingkat Kota dan Kabupaten, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, di Gama Tower The Westin Jakarta, Selasa (15/9).
Hadirnya kepala daerah di acara itu merupakan representasi yang menunjukkan komitmen dan kepemimpinan dalam agenda perubahan iklim, pencapaian target NDC, dan transisi energi, serta memiliki rekam jejak dalam pengembangan dan/atau implementasi aksi iklim di daerah.
Indonesia terus memperkuat komitmen dalam upaya penurunan emisi dan pembangunan rendah karbon. Dalam mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan daerah.
Khususnya di sektor energi, penguatan sinergi dan koordinasi antar tingkat pemerintahan, optimalisasi kewenangan dan kapasitas daerah, serta penyelarasan perencanaan pusat dan daerah merupakan elemen penting untuk mendorong implementasi transisi energi yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
.jpeg)
Sejalan dengan pentingnya penguatan peran pemerintah daerah tersebut, WWF Indonesia dan ICLEI Indonesia, dengan dukungan dari Uni Eropa, menyelenggarakan forum dialog tersebut. Kepala daerah yang hadir diminta berbagi perspektif dan pengalaman, mendiskusikan tantangan implementasi, serta mengeksplorasi dukungan yang dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi yang berkeadilan dan inklusif di tingkat daerah.
Selain Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin, forum itu juga dihadiri Wali Kota Banda Aceh, Wali Kota Balikpapan dan Wali Kota Bogor. Sedangkan dari pemerintah pusat selain Wamen Bima Arya, juga hadir diantaranya Direktur Panas Bumi di Kementerian ESDM Gigih Udi Atmo, Country Manager ICLEI Indonesia Arif Wibowo dan COO WWF Indo Dewi Lestari Yani Rizki.
Dalam arahan Wamendagri Bima Arya, ia menekankan pada penguatan tata kelola dan kepemimpinan pemerintah daerah dalam mewujudkan transisi energi berkeadilan yang mendukung pencapaian target NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia. Yaitu, komitmen nasional untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta memperkuat ketahanan iklim guna menahan laju perubahan iklim global.
Peran strategi pemda dalam mencapai NDC, pembangunan rendah karbon dan ketahanan energi melalui transisi berkeadilan. Dengan cara inventarisasi emisi daerah, penyediaan data untuk nasional, perencanaan energi daerah, pengendalian emisi lokal, ketahanan iklim masyarakat, akses pendanaan iklim dan mendorong investasi hijau.
“Penguatan tata kelola, pembagian peran dan koordinasi yang efektif dapat mendorong percepatan aksi pengurangan emisi sektor energi,” terang Wamen Bima Arya.
Gas Rumah Kaca di Kota Probolinggo Menurun
Di Kota Probolinggo, berdasarkan data Bapperida setempat, komitmen pencapaian target penurunan emisi dan transisi energi sesuai arah kebijakan misi 5 dalam RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029. Rincian detail fokus pembangunan sektor energi mencakup percepatan pemerataan, penyediaan, dan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik).
Kemudian penyediaan infrastruktur pendukung energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. Serta pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan serta perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi.
Untuk capaian Kumulatif 2019–2025 di Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA Bappenas) menunjukan potensi penurunan emisi GRK sebesar 486.110 ton CO? eq, dihasilkan dari 1.120 aksi mitigasi yang telah dilaksanakan dan diverifikasi oleh Bapperida Kota Probolinggo, Bappeda Provinsi Jawa Timur dan LCDI Bappenas. Sedangkan capaian Tahun 2025 (terlapor hingga Juli 2026) potensi penurunan emisi GRK sebesar 82.803,57 ton CO? eq, dari 211 aksi mitigasi.
Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin menjelaskan kepada audiens, khusus sektor energi di tahun 2025 saja meskipun dengan kewenangan yang terbatas menghasilkan potensi penuruan emisi sebesar 808,95 ton CO? eq (0,98% dari total capaian tahun 2025). Penurunan ini berhasil dilakukan melalui efisiensi penerangan jalan, penggantian lampu hemat energi, sistem lalu lintas cerdas, serta program Hari Bebas Kendaraan Bermotor / Car Free Day (CFD).
Fokus utama efisiensi energi dengan penggunaan lampu hemat energi (LED/CFL), sistem pengaturan lalu lintas cerdas (ITS/ATCS), dan Car Free Day (CFD). “Di Kota Probolinggo sendiri sudah melakukan banyak hal, salah satunya kebersihan. Kita punya tagline adalah kota yang bersolek. Artinya, kita harapkan menjadi kota yang bersih. Dengan program-program pengendalian dampak lingkungan yaitu sampah sudah kita olah sedemikian rupa sehingga menjadi energi terbarukan, waste to energy,” beber Dokter Aminuddin.
Menerapkan zero waste pun sedang berproses di Kota Probolinggo. Upayanya, lanjut Dokter Aminuddin, pemerintah selalu mengkampanyekan 3R, memberikan kendaraan roda tiga di tiap RW untuk mengangkut sampah, bank sampah di setiap RW hingga konversi sampah menjadi emas.
“Untuk program pengendalian sampah, sampah yang menumpuk juga dikelola menjadi bahan baku Refuse Derived Fuel (RDF). Itu beberapa yang kami lakukan untuk mengurangi gas rumah kaca. Transportasi juga sudah mengarah ke listrik, beberapa kendaraan aset kami juga akan beralih,” terang wali kota.
“Banyak hal lain yang sudah kami lakukan, dan ke depannya akan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan performa sehingga betul-betul Kota Probolinggo tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga ramah energi. Kami akan terus kembangkan secara menyeluruh sehingga dampak pengurangan efek rumah kaca terus meningkat,” imbuhnya.
Dokter Aminuddin juga menyebut, akselerasi program antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha.
“Mudah-mudahan ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat untuk mendukung pengurangan gas emisi rumah kaca sehingga terjadi akselerasi dan tujuan program tersebut bisa segera kita realisasikan,” kata wali kota. (fa/pin)
