KEDOPOK - Pemerintah Kota Probolinggo kembali salurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026. Kali ini program yang dikoordinatori oleh Dinas Sosial PPPA itu digelar Senin (13/7) pagi di Kantor Kecamatan Kedopok. Penerima manfaatnya antara lain buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan masyarakat lainnya sebanyak 2.729 penerima. Nominal sebesar Rp 600 ribu diserahkan secara non tunai melalui rekening Bank Jatim.
Kepala Dinas Sosial PPPA, Siti Romlah, menyampaikan bahwa bantuan ini ditujukan bagi keluarga yang telah terdata. Data tersebut merupakan hasil usulan dari pihak kelurahan yang kemudian dilakukan proses pemadanan sesuai dengan klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga desil 4.
Kadis Siti Romlah juga menjelaskan bahwa penyaluran ini akan berlangsung secara bertahap di seluruh kecamatan mulai tanggal 13 hingga 17 Juli 2026, di mana khusus untuk wilayah Kecamatan Kedopok terdapat 425 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). "Total anggaran yang dialokasikan untuk seluruh penerima di Kota Probolinggo mencapai Rp 1,6 Miliar untuk periode bantuan ini," ujarnta.
Sementara itu, masih di agenda yang sama, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, meminta kepada para pejabat pemkot untuk memperhatikan warga kurang mampu agar pengentasan kemiskinan di wilayah masing-masing berjalan efektif.
"Kita harapkan menjadi perhatian bagi kita semua khususnya para lurah ini, bahwa ada tanggungan kita, tanggungan sosial di masing-masing wilayah ini yang harus menjadi perhatian khusus kita," tegasnya.
Selain itu, wali kota mengimbau kepada penerima manfaat agar menggunakan bantuan secara bijak dan tidak langsung menghabiskannya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi memanfaatkannya sebagai modal usaha produktif.
"Ibu-ibu, bapak-bapak penerima manfaat, uangnya kalau bisa yang 600 ini gunakanlah untuk buka lahan pertanian walaupun kecil-kecilan, ternak walaupun kecil-kecilan. Jangan langsung dibawa ke swalayan, selesai 600 ya gak sampai 1 jam," pesannya.
Terkait mekanisme di lapangan, para penerima manfaat harus melewati beberapa tahapan proses verifikasi data. Alurnya dimulai dari pengumpulan berkas KK dan KTP, kemudian dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial PPPA, dilanjutkan ke meja Bank Jatim untuk persamaan data dan aktivasi.
Salah satu penerima manfaat, Ima, seorang buruh pabrik garmen, mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. "Iya bermanfaat bagi masyarakat. Rencana dipakai buat beli kebutuhan sehari-hari, seperti beli beras gitu," ungkapnya.
Bersamaan dengan acara tersebut, disampaikan juga sosialisasi tentang Sensus Ekonomi oleh Kepala BPS Kota Probolinggo, Joko Santoso. Dirinya menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendataan yang berlangsung hingga akhir Agustus ini agar pemerintah memiliki data yang akurat dalam merancang program pembangunan dan pengentasan kemiskinan di masa depan. (dp/pin)
