Bunda Inklusi Aminah Siap Berkolaborasi Wujudkan Probolinggo Kota Inklusi

2022

KEDOPOK - Sejalan dengan Gerakan Pro Hadi (Probolinggo Sahabat Disabilitas) serta komitmen mewujudkan Kota Probolinggo Inklusi 2024, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin mengukuhkan Ketua Tim Penggerak PKK Aminah Hadi sebagai Bunda Inklusi Kota Probolinggo. Agenda pengukuhan tersebut digelar bersamaan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2022, Senin (28/11) pagi, di Pendapa Kantor Kecamatan Kedopok.

Menurut Habib Hadi, Gerakan Pro Hadi yang diperkenalkan awal tahun 2022 ini, merupakan komitmen pemerintah dalam membangun Kota Probolinggo yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Berkeadilan adalah oleh dan untuk seluruh masyarakat Kota Probolinggo tanpa terkecuali termasuk pelibatan teman-teman difabel. Berkelanjutan memiliki makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan akan terus dinamis dan berkesinambungan,” jelas wali kota di depan puluhan peserta penyandang disabilitas dan pendamping.

Adapun Hari Disabilitas Internasional (HDI) setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 3 Desember. Tahun ini mengangkat tema Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Penyandang Disabilitas yang Tidak Terlihat Secara Langsung. Pada momen ini, wali kota juga menyampaikan program terbarunya bagi penyandang disabilitas. Yakni pemberian fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi disabilitas beserta anggota keluarganya.

“Untuk selanjutnya pemerintah yang akan memberikan JKK dan JKM untuk warga difabel Kota Probolinggo. Tolong dari BPJS Tenaga Kerja itu supaya semua bisa kita jamin, yang kita tanggung bukan para difabel saja tapi keluarganya, satu keluarga semua ya,“ terang wali kota.

Sementara itu, usai dikukuhkan sebagai Bunda Inklusi Kota Probolinggo, Aminah Hadi mengaku siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyebarluaskan semangat Gerakan Pro Hadi dan mensukseskan program Kota Probolinggo Inklusi 2024.

“Maka kami juga mempunyai tanggung jawab moral untuk mensukseskan pencapaian tujuan Probolinggo Inklusi 2024 bersama perangkat daerah terkait dan tentunya kolaborasi dengan stakeholder seperti Bank Jatim, Forum CSR, BPJSKetenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan lain sebagainya,” katanya.

Menurut Aminah, untuk mewujudkan Kota Probolinggo Inklusi 2024, dirinya memiliki strategi dengan mengajak kader PKK lainnya untuk mendorong keterlibatan aktif seluruh keluarga besar penyandang disabilitas dalam pembangunan kota.

“Tim Penggerak PKK akan mengerahkan segenap sumber daya di tingkat kelurahan, RW dan RT untuk mengajak, membantu dan memberdayakan seluruh keluarga besar disabilitas agar bisa terlibat secara aktif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan disabilitas itu sendiri,” ucap Aminah.

Melengkapi agenda peringatan HDI tahun ini, beberapa penyandang disabilitas juga menampilkan kreatifitas dan ketrampilan dengan percaya diri. Diantaranya penampilan Tari Rampak dan pembacaan puisi oleh Gerkatin (Gerakan Kesejahteraan Tuli Rungu Indonesia), penampilan hafalan doa, fashion show, Tari Jaranan dan musik elekton dari Y-AMI (Yayasan Ananda Mutiara Indonesia) serta duet menyanyi dengan iringan gitar dari Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia).

Empat Indikator Kota Inklusi

Penyelenggara Acara, Kepala Bappeda Litbang (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan) Tartib Goenawan menyampaikan 4 indikator kota inklusi, salah satunya adalah pemenuhan hak penyandang disabilitas.

“Empat indikator kota inklusi Kota Probolinggo yakni partisipasi difabel, pemenuhan hak-hak difabel, terjaminnya hak akses para difabel dan sikap inklusi seluruh warga kota Probolinggo,” ungkap Tartib.

Selanjutnya, sesi diskusi bersama Direktur PPDIS (Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo) Luluk Ariantiny. Dalam materinya, Luluk menyampaikan pentingnya peran serta penyandang disabilitas dalam mewujudkan kota yang inklusi.

“Kenapa? Karena dengan adanya partisipasi difabel, pemerintah akan tahu apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman difabel baik itu secara fisik maupun layanan atau non fisik lainnya. Kebutuhan teman-teman difabel tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa pakai asumsi. Harus teman difabel sendiri yang mengutarakan apa kebutuhan mereka,” terang Luluk yang juga menjabat sebagai Direktur Program Inklusi Kemitraan Australia dan Indonesia untuk Kabupaten Situbondo dan Kota Probolinggo itu.

Pada kesempatan itu pula Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin  menyerahkan santunan JKM kepada keluarga disabilitas serta pemberian bantuan tongkat adaptif bagi disabilitas netra.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Administrasi Pemerintahan Gogol Sudjarwo, para staf ahli, Kepala Cabang Bank Jatim Probolinggo Wiwik Hariati, Program Officer SIGAP (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Ninik Heca, kepala perangkat daerah terkait, camat serta perwakilan BPJS TK dan BPJS Kesehatan. (dp/fa)

BAGIKAN