MAYANGAN - Selasa (27/9) pagi, Pemerintah Kota Probolinggo bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pasuruan gelar agenda Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2022 di salah satu cafe di Jalan dr. Moch Saleh. Kegiatan ini rutin dilaksanakan untuk memantau pengelolaan jaminan kesehatan nasional. Hadir di ruang rapat yakni Sekretaris Daerah Kota Probolinggo drg. Ninik Ira Wibawati bersama dengan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pasuruan dr. Dyah Miryanti.
Membuka acara, Sekda Ninik menjelaskan tujuan dilaksanakannya forum ini salah satunya adalah untuk mendapatkan pemahaman komunikasi yang baik diantara pemangku kepentingan. “Tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program JKN KIS, meliputi penyampaian saran dan gagasan pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama strategis,” terang Sekda.
Selain itu, Sekda Ninik juga menyampaikan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah, selaku pemangku kepentingan dalam rangka mendukung program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) itu. “Antara lain Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan validasi data peserta JKN KIS segmen PBI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memastikan NIK Tunggal dan tercatat di server Dukcapil Pusat,” jelas Sekda.
Selanjutnya, di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah memastikan anggaran tercukupi untuk pembayaran iuran kesehatan dan Dinas Kesehatan P2KB beserta Puskesmas telah memberikan pelayanan kesehatan yang baik dalam melayani peserta JKN.
Masih menurut sekda, diharapkan melalui forum komunikasi ini seluruh pemangku kepentingan dapat saling berkoordinasi untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan. “Saling mengingatkan apabila ada beberapa permasalahan yang harus kita selesaikan, jadi permasalahan itu bisa kita selesaikan bersama-sama dengan cepat tentunya,” harap sekda.
Pemaparan berikutnya disampaikan oleh dr. Dyah Miryanti yang mengulas mengenai tindak lanjut dari forum komunikasi pemangku kepentingan pada periode Semester I Tahun 2022. “Dimana notulensi di Forum Semester I adalah diperlukan sosialisasi ke semua PD terkait penggunaan NIK sebagai identitas tunggal peserta JKN KIS dan ini sudah ditindaklanjuti, sudah terlaksana baik secara bersurat maupun kegiatan-kegiatan tatap muka langsung,” ungkapnya.
Apresiasi juga diberikan oleh dr. Dyah kepada pemerintah dan masyarakat Kota Probolinggo atas terpenuhinya pembayaran iuran BPJS Kesehatan. “Terkait pembayaran iuran untuk Tahun 2022 sampai dengan Agustus ini, kami ucapkan terima kasih Bu Sekda karena selama ini iuran untuk Kota Probolinggo sudah dibayarkan secara tepat dan cepat nggih dan kami memang akan bayarkan juga kembalikan ke fasilitas-fasilitas kesehatan kami,” kata Dyah.
Topik lainya yang disampaikan oleh dr. Dyah antara lain adanya NIK Tidak Valid pada segmen PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) Kota Probolinggo, berikutnya data kepesertaan PPU (Pekerja Penerima Upah / Badan Usaha), penganggaran iuran wajib di Kota Probolinggo serta upaya penagihan tunggakan iuran pada segmen PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah / Pekerja Informal). Turut mendampingi Sekda Ninik, diantaranya Kepala Bappeda Litbang Tartib Gunawan, Kepala Dinsos P3A Rey Suwigtyo dan Plt Kepala Dinkes P2KB dr. NH Hidayati. (dp/alf)
