KANIGARAN - Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) dampak inflasi kenaikan harga BBM kepada 146 nelayan, bertempat di aula Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP), Rabu (9/11).
Habib Hadi menyebut sejak kemarin (8/11) hingga Rabu (9/11), melalui perangkat daerah terkait yaitu DKUPP menyalurkan BTT-BLT dampak inflasi kenaikan BBM kepada 4.119 pelaku UMKM, Dinas Sosial P3A kepada 8.043 KK, Dinas Perhubungan kepada pengemudi ojek dan angkutan umum sebanyak 506 orang dan DPKPP di tahap 1 sebanyak 146 nelayan dan di tahap berikutnya kepada 665 nelayan dan 1.599 petani.
“Bantuan sosial ini sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi karena adanya dampak kenaikan BBM. Jadi bantuan ini harus dimanfaatkan sesuai kebutuhan,” tuturnya.
Wali Kota Habib Hadi mengucap syukur penyerahan bantuan yang sudah berjalan lancar. “Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menerima bantuan sosial ini. Yakni penerima bukan yang sudah menerima bantuan PKH dan bantuan lainnya, tidak boleh sebagai PNS, TNI/Polri, BUMN dan BUMD, sehingga benar-benar tepat sasaran,” tandasnya.
Habib Hadi berharap bantuan sosial ini dapat tersalurkan di semua lini dan sektor. “Insyaallah bantuan ini tersampaikan di semua lini dan sektor serta tepat sasaran. Ini suatu komitmen pemerintah untuk membantu warganya, mulai dari pelaku UMKM, jasa transportasi, nelayan, petani, termasuk yang ditangani Dinas Sosial P3A. Jadi bantuan ini mulai bulan Oktober hingga Desember, setiap bulannya menerima sebesar Rp 150 ribu. Yang akan diterima sekarang ini 2 bulan (Oktober-November) sebesar Rp 300 ribu,” terangnya.
Ia juga berpesan agar perangkat daerah terkait tetap melakukan verifikasi agar bantuan benar-benar tersampaikan dan tidak yang ada yang terlewat. “Karena banyak sasaran penerima manfaat, jadi diverifikasi dan dipastikan jangan sampai ada yang menerima dobel. Jika ada persyaratan yang masih belum lengkap dikasih tahu sehingga penyaluran bantuan berjalan lancar dan tidak ada miss komunikasi,” pesan wali kota.
Kepala DPKPP Aries Santoso yang ditemui usai kegiatan mengatakan di tahap pertama ini sesuai dengan regulasi PMK Nomor 134 Tahun 2022 BLT diberikan kepada 146 nelayan. “Insyaallah di tanggal 22-26 November mendatang akan diberikan BLT kepada 665 nelayan dan 1.599 petani sesuai dengan regulasi PMK Nomor 140 Tahun 2022,” ujarnya.
Aries menambahkan persyaratan penerima manfaat sesuai dengan PMK Nomor 134 dan 140 Tahun 2022 adalah penerima manfaat yang terdaftar di DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), ditambah dengan persyaratan umum yang telah disebutkan Wali Kota Probolinggo.
“Pemberian bantuan sosial ini merujuk pada regulasi pemerintah pusat (Kementerian Keuangan), jika dampak inflasi ini berkelanjutan tentunya pemerintah pusat akan terus memberikan kebijakan seperti bantuan sosial ini. Mudah-mudahan ke depan situasinya akan lebih kondusif sehingga ekonomi masyarakat dapat kembali pulih,” harap Aries.
Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari forkopimda dan Kepala Bank Jatim Cabang Probolinggo. (mir/fa)
