KANIGARAN - Sesuai amanat UU 25/2009 tentang pelayanan publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yakni upaya dalam membangun unit penyelenggaraan publik yang transparan dan akuntabel. Hal ini diutarakan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin yang diwakili Sekda drg. Ninik Ira Wibawati dalam giat Forum Konsultasi Publik, Pelayanan Publik Ideal di Era New Normal, Selasa (6/9) siang di Puri Manggala Bhakti.
Forum Konsultasi Publik ini merupakan wadah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat. “Dalam pelaksanaan forum konsultasi publik ini peran serta masyarakat sangat diperlukan guna memberikan masukan dan saran terhadap penyelenggara pelayanan publik untuk arah yang lebih baik,” jelas Ninik.
Dihadapan forum mengundang sekira 145 orang terdiri dari sekretaris masing-masing perangkat daerah, lurah, perwakilan RT/RW, tokoh agama, UMKM, akademisi, LPM, wartawan ini diharapkan mampu menampung keinginan dan aspirasi masyarakat. “Perlu dibangun komitmen bersama yang dilaksanakan secara konsisten demi mewujudkan citra yang bagus kepada pemerintah daerah sekaligus dalam upaya mewujudkan paradigma baru pelayanan publik oleh aparatur pemerintah yang profesional,” terang Sekda Ninik.
Ninik menilai para peserta yang hadir itu merupakan mitra Pemerintah Kota Probolinggo, untuk itu ia mengimbau pada peserta untuk dapat menyampaikan ke narasumber terkait dengan pelayanan perizinan dan pengelolaan pengaduan untuk diperhatikan dan dipahami secara seksama jika ada permasalahan maupun pertanyaan.
“Dan ini mumpung kesempatan yang baik ini, bapak ibu semuanya bisa interaksi, bisa menyampaikan apa sih keinginannya. Bagaimana sih seharusnya pemerintahan ini dalam melakukan pelayanan publik, moggo bisa disampaikan ke narasumber,” imbaunya. Hadir sebagai narasumber Ketua Komisi 1 DPRD Mochamad Jalal, Kepala Diskominfo Pujo Agung Satrio dan Analis Kebijakan DPMPTSP Naker. (DY/fa)
