Gandeng Bappeda Litbang, BPS Paparkan Hasil Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2023

2023

KANIGARAN - Rilis data capaian pembangunan Kota Probolinggo tahun 2023 dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik setempat. Menggandeng Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Probolinggo, BPS mengemas acara tersebut dalam Focus Group Discussion berjudul Indikator Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan pada Kamis (31/11) pagi di Gedung Bale Hinggil.

Mewakili Kepala BPS Kota Probolinggo membuka acara, Kasubag Umum Firman Armunanto menyampaikan bahwa data yang tersaji dalam FGD ini diperoleh dari 2 survei yang telah dihimpun oleh BPS. Yakni, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). “Menyampaikan hasil pembangunan di Kota Probolinggo Tahun 2023 yang terpotret dalam Survei Susenas dan Sakernas,” terang Firman.

Ditemui di sela-sela FGD, Kepala Bappeda Litbang Diah Sajekti Widowati Sigit menjelaskan tentang indikator kesejahteraan sosial di Kota Probolinggo. Bahwa target pemkot bukan hanya menurunkan angka kemiskinan tetapi lebih kepada membangun kemandirian masyarakat.

“Program-program yang sudah banyak diimplementasikan oleh masing-masing perangkat daerah. Harapannya menuju kemandirian, tidak menggantungkan terus kepada pemerintah, karena kalau sudah mandiri berarti mereka merasa ini adalah bagian dari keberhasilan bersama,” terang Diah yang menjabat sebagai Kepala Bappeda Litbang sejak bulan Juli.  

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bappeda Litbang Diah membawa materi bertajuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Dirinya menyampaikan data mengenai keberhasilan Pemkot Probolinggo dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dari 73,66 di tahun 2021 menjadi 74,56 di tahun 2022, lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 73,77. Begitu juga dengan persentase penduduk miskin Kota Probolinggo Tahun 2023 yang sebesar 6,48% jauh lebih rendah daripada persentase Provinsi Jawa Timur yang sebesar 10,35% dan nasional 9,36%.

Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Statistisi Ahli Muda BPS Kota Probolinggo Abdul Hadi. Berdasarkan data yang dirinya miliki, tingkat kemiskinan di Kota Probolinggo di tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan serta tingkat pengangguran yang relatif stabil. “Jadi ada sekitar 300-an lebih masyarakat yang terentas dari garis kemiskinan, persentasenya turun dan Alhamdulillah kita itu posisi kabupaten se-Jawa Timur itu kita sudah rangkingnya naik, sekarang kita terkecil se-(kawasan) pendalungan,” ungkap Abdul.

Abdul berharap melalui FGD ini, pemangku kepentingan terkait mampu memanfaatkan data ini sebagai referensi dalam merencanakan kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional. “Jadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui memahami bagaimana angka-angka tersebut sehingga pada saat perencanaan bisa sinergis dengan pembangunan nasional dan sekaligus evaluasi,” harapnya (dp/qie)

BAGIKAN