KANIGARAN - Proses adaptasi teknologi tak hanya menyapa ranah pelayanan publik, tata kelola pemerintahan pun tak luput dari digitalisasi. Seperti dalam hal pengelolaan kepegawaian. Karena itu, untuk menyambut birokrasi digital ini lah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo menyelenggarakan bimbingan teknis Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bimtek itu dilaksanakan selama dua hari, Selasa dan Rabu (28-29/11) di Bale Hinggil dengan mengundang perwakilan dua orang pejabat yang berwenang dalam pengelolaan kepegawaian dan pengelola kinerja kelembagaan. Total kuota peserta sebanyak 64 orang. Mereka akan mendapat pengetahuan serta penyamaan persepsi dan pemahaman dari pejabat berwenang dalam pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Sehingga proses evaluasi kinerja pegawai dan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ke depannya, berjalan lancar. Hal itu diutarakan Kepala BKPSDM Fatchur Rozi dalam laporannya.
Dalam bimtek ini, peserta nantinya akan belajar menjalankan dan memanfaatkan aplikasi e-kinerja dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI). Selain itu juga, proses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi melalui aplikasi Digitalisasi Sistem Penilaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi (DISPAKATI) BKN RI. “Juga sebagai sarana monitoring dan evaluasi proses penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo,” terangnya.
Masih dalam laporannya, bimtek ini diharapkan mampu mewujudkan persamaan persepsi dan pemahaman dari pengelola kepegawaian dan pengelola kinerja kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Utamanya, mengenai teknis penilaian kinerja pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
“Termasuk juga terminimalisirnya permasalahan dan temuan yang terjadi dalam proses penilaian kinerja pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo,” terangnya lagi.
Sementara itu Asisten Administrasi Umum Retno Fadjar Winarti yang mewakili Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin mengingatkan kembali mengenai core values ASN Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bersamaan dengan peluncuran employer branding "bangga melayani bangsa". Peluncuran ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat menjadi pedoman budaya kerja ASN yang profesional dan ideal sesuai dengan agenda reformasi birokrasi.
“Namun apalah arti sebuah pedoman, apabila target yang menjadi aktor utama dalam suatu organisasi. Yakni ASN sebagai SDM aparatur itu sendiri belum mampu mengoptimalkan peran dan potensinya,” tuturnya.
Menurutnya, Capaian Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kota Probolinggo pada tahun 2022 masih belum mencapai target yang diharapkan. Padahal dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, profesionalitas ASN menjadi poin penting dalam penunjang keberhasilan yang ingin dicapai. Berkaca dari hal tersebut, maka perlu adanya bentuk reformasi yang nyata terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
“Melalui Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2022 serta SE Menpan-RB Nomor 3 Tahun 2023, pegawai ASN saat ini dituntut tidak hanya mampu bekerja dengan berbasis aktivitas. Namun juga harus berorientasi terhadap hasil kerja dan perilaku kerja sesuai dengan core values ASN berakhlak,” ujarnya.
Untuk itu, ia berharap dengan adanya kegiatan bimbingan teknis ini dapat menjadi starting point dalam melakukan evaluasi dan pengembangan diri bagi para pegawai ASN untuk menuju sosok yang ideal, yaitu pegawai yang berdedikasi terhadap setiap pelaksanaan tugas. Definisi berdedikasi disini adalah bersedia “berlari” bersama perkembangan dunia. Termasuk dalam hal mengasah kemampuan memprediksi keahlian yang dibutuhkan di masa depan dan mulai mempelajari keahlian tersebut dari masa sekarang.
“Pegawai ASN dituntut untuk memiliki keahlian dalam memetakan masalah dan menemukan inti dari masalah tersebut. Tanpa dua hal tersebut, solusi yang ia ciptakan tidak akan tepat sasaran, bahkan justru berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari,” cetusnya.
Melalui evaluasi berbasis penilaian hasil kerja ini lanjutnya, diharapkan pengembangan karier, sistem rewards and punishment, termasuk dalam hal pemberian tambahan penghasilan pegawai dapat dilakukan secara terukur dan objektif. Oleh karena itu, kegiatan bimbingan teknis ini sangat penting dan perlu untuk diikuti sebagai upaya peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana mestinya.
Asdum Retno juga menyinggung soal anggaran tahun 2024. Ia menegingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, baik secara individu maupun organisasi untuk dapat melakukan akselerasi dalam mewujudkan rencana strategis dan arah kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo yang akan dicapai. “Mari kita menjadi manusia yang ideal, tinggalkan budaya membenarkan yang menjadi kebiasaan. Dengan bertekad untuk membiasakan yang benar demi meningkatkan kinerja yang lebih baik,” tutupnya.
Bimtek ini diisi oleh narasumber Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKN RI Arie Widyawati dan Analis Kinerja pada Kanreg II BKN Surabaya Aditya Widya Septian. Adapun materi yang disampaikan adalah evaluasi penilaian kinerja pegawai ASN, penggunaan dan pemanfaatan aplikasi e-kinerja BKN RI dan penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi melalui aplikasi Digitalisasi Sistem Penilaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi (DISPAKATI) BKN RI. (dy/qie)
