KANIGARAN - “Patut kita syukuri bahwa selama bulan ini, situasi dan kondisi Kota Probolinggo terpantau aman dan kondusif,” ucap Sekretaris Daerah Kota Probolinggo drg Ninik Ira Wibawati, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Bulan Oktober 2023, Senin (30/10). Bertempat di ruang Command Center kantor Wali Kota Jalan Panglima Sudirman 19, Kelurahan Tisnonegaran, Sekda mengingatkan pentingnya mewaspadai keberadaan kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan agar Kota Probolinggo tak kondusif.
"Kewaspadaan melalui cegah dini dan deteksi dini tetap ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan aman dan nyaman," ungkapnya.
Termasuk waspada akan bahaya aksi kriminalitas yang masih sering dijumpai di Kota Probolinggo. Baik itu pencurian kendaraan bermotor, pencurian hewan maupun pencurian dengan kekerasan. “Jangan memberi peluang pada penjahat untuk melakukan aksi kejahatan. Karena modus yang dilakukan terus berkembang,” ujarnya.
Sekda Ninik juga mengingatkan agar bijak menggunakan media sosial, sedapatnya menghindari berita yang sifatnya penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, dan provokasi. Terlebih ajakan menghasut dan penyebaran berita bohong yang bertujuan untuk menyulut kebencian (ujaran kebencian), harus dihindari, utamanya mendekati pelaksanaan pesta demokrasi yang akan berlangsung pada tahun depan.
“Kalau sudah menyinggung SARA, akan sangat membahayakan kehidupan masyarakat yang memiliki keberagaman dan dapat menyulut konflik. Apalagi menjelang pemilu. Nah kalau masalah-masalah itu tadi tidak ditangani sungguh-sungguh, maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum yang akan memecah belah NKRI,” katanya.
Giat yang dimulai sekira pukul 9 pagi itu juga menyinggung pelaksanaan pemilu 2024. Sekda berharap, pemilu nanti dapat berjalan dengan kondusif, aman, damai dan sukses. Karena itu menurutnya, stakeholders yang terlibat harus memperhatikan aturan undang-undang, sehingga terhindar dari perpecahan.
“Saya berharap, sinergi seluruh stakeholder masyarakat sangat diperlukan mulai saat ini. Mari kita perkuat persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama mensukseskan pemilu 2024,” harapnya.
Selain itu, Sekda Ninik juga menyampaikan perihal harga pangan yang relatif aman. Begitu juga dengan ketersediaan di pasaran, cukup terpenuhi. Namun demikian, terpantau ada beberapa komoditas pangan strategis yang harganya naik. Seperti cabai rawit dan cabai merah besar.
Tren kenaikan itu, sebutnya, disebabkan dampak perubahan iklim global yang mengarah ke El Nino. Sehingga banyak daerah yang kekeringan dan berpotensi mengalami penurunan produksi dan persediaan terbatas, sehingga harga naik.
Pemkot Probolinggo sendiri terus melakukan berbagai upaya untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, sehingga tidak terjadi kelangkaan bahan pangan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Seperti kolaborasi dengan Bapanas dengan menggelar acara Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin, dengan menjual beberapa komoditas bahan pokok di bawah harga pasar.
Rakor Tim Terpadu PKS, diikuti oleh Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli, anggota Tim Terpadu PKS dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot, baik secara daring maupun luring.
Pada kesempatan itu pula, Dandim 0820/Probolinggo Letkol ARM Heri Budiasto turut menambahkan kewaspadaan kaitannya dengan cuaca di wilayah Probolinggo. “Angin gending sudah mulai landing, tapi perubahan terjadi pada panas, cuacanya. Di wilayah barat, sudah mulai turun hujan, kita juga harus waspada dengan kemungkinan datangnya hujan dengan intensitas lebat disertai angin kencang dan pohon tumbang,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Yusti Cinianus Radjah menyoroti tingginya kasus pidana dengan korban anak di Kota Probolinggo. Hal itu menurutnya berbanding terbalik dengan prestasi sebagai Kota Layak Anak (KLA) yang sering digaungkan.
“Yang menjadi korban adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Jadi saya menyarankan pada Dinsos dalam hal ini, untuk lebih massif lagi dalam memberikan pemahaman, penyadaran, perlindungan dan pendampingan penuh sebelum dan sesudah kejadian. Termasuk pada Dinas Pendidikan (Disdikbud), untuk memperketat pengawasan pada kegiatan ekstrakurikuler, apalagi jika yang mengisi bukan bagian dari Disdik setempat atau sekolah,” tegasnya.
Ia berharap ke depan, ada monitoring dan evaluasi terkait KLA dan kerjasama di semua lini untuk memberikan pemberdayaan dan aksi nyata agar tidak terjadi lagi ke depannya. “Jangan sampai predikat ramah anak hanya jadi jargon atau slogan kosong,” tandasnya.
Semantara itu, Wakapolresta Kompol Subiyantana menyampaikan hal-hal lain terkait ancaman dan upaya penyelesaian dari sektor ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. (es/qie)
