KANIGARAN – Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian merilis pengalokasian anggaran penanganan COVID 19, Jumat (17/4) sore melalui video conference (vidcon) yang diikuti kepala daerah dan ketua DPRD se-Indonesia. Termasuk Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin dan Ketua DPRD Abdul Mujib serta sejumlah pejabat di Command Center.
Menurut Menteri Tito, reaksi setiap daerah untuk menganggarkan penanganan COVID 19 berbeda-beda. Ia memahami, munculnya kekhawatiran saat refocusing-realokasi. Oleh karena itu beberapa waktu lalu pihaknya sudah rapat koordinasi lewat vidcon dengan KPK, BPK, LKPP dan Kabareskrim. “Banyak daerah yang terkesan rileks. Kita tidak bisa memprediksi cepatnya penjalaran COVID 19 ini,” katanya.
Berdasarkan data Kemendagri, lima daerah (provinsi) terbesar mengalokasikan anggaran penanganan COVID 19 adalah Provinsi DKI Jakarta; Jawa Barat disusul kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah dan Aceh. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota tertinggi pertama Kota Makassar; Kabupaten Jember; Kabupaten Bogor; Kabupaten Bengkalis dan Kota Tangerang.
Untuk alokasi anggaran terkecil Provinsi Jambi; Sulawesi Barat; Bengkulu; NTB dan Maluku Utara. Di tingkat kabupaten/kota lima besar terendah Kota Tual; Kabupaten Nias; Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Kabupaten Bandung Barat dan Kota Sorong. Mendagri juga memampang 48 daerah dengan alokasi anggaran penanganan COVID 19 dibawah Rp 10 M. Kota Probolinggo tidak termasuk didalamnya.
Selain anggaran penanganan COVID 19, dirilis juga daerah yang mengalokasikan anggaran penanganan kesehatan. Provinsi Jawa Timur ada di peringkat ketiga dengan nilai anggaran sebesar Rp 948.160.228050. Daerah di Jawa Timur yang masuk dalam lima besar anggaran terbesar untuk penanganan kesehatan adalah Kabupaten Jember dan Kabupaten Lamongan. Hingga Jumat sore, ada 528 daerah yang sudah menganggarkan penanganan kesehatan, 14 daerah belum menginformasikan ke kemendagri.
Jawa Timur kembali masuk lima besar, tepatnya peringkat ke empat sebagai lima daerah mengalokasikan anggaran penanganan dampak ekonomi. Nilai yang dialokasikan mencapai Rp 269.937.292.956. Sedangkan lima daerah versi kabupaten kota tertinggi pengalokasiannya dari Jawa Timur adalah Kabupaten Jember sebesar Rp 81.964.524.000.
Jumlah provinsi, kabupaten/kota yang sudah menganggarkan penanganan dampak ekonomi ada 390 daerah. 138 daerah belum menganggarkan dan 14 daerah belum menginformasikan penganggaran ke kementerian.
Nah, untuk alokasi anggaran penyediaan jaring pengaman sosial (JPS), Provinsi Jawa Timur di peringkat lima dengan anggaran Rp 1.173.000.000.000. Versi kabupaten/kota, Surabaya masuk di lima besar dengan penyediaan JPS sebesar Rp 160.600.000.000.
Sementara itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menjelaskan saat ini dunia sedang menghadapi perubahan besar dari sisi ekonomi. COVID 19 sudah menjalar ke seluruh dunia bahkan Indonesia, yang bisa menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pun jelas terpengaruh dari investasi, ekspor dan impor.
Di tahun 2020, perkembangan ekonomi turun 2,3 persen. Ini skenario berat yang kerap disampaikan oleh Sri Mulyani saat rapat kerja atau rapat kabinet. Pemerintah pun harus mempersiapkan diri pada kemungkinan yang mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran.
“Dengan situasi ini COVID 19 banyak menyebar di Jawa. Jawa punya dampak terbesar dan pemerintah sudah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 sebagai respon kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam vidcon yang diikuti 803 partisipan itu.
Intinya, menkeu menegaskan penundaan DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik, penghentian belanja tidak penting dan memprioritaskan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. “Pembangunan gedung olahraga atau perpustakaan bisa dihentikan karena ini (anggaran untuk pembangunan tersebut) bisa dilakukan pemotongan,” ujarnya dalam vidcon yang dihadiri Wawali Mochammad Soufis Subri dan Sekda drg Ninik Ira Wibawati itu.
Pemotongan atau penghentian belanja tidak penting meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Seperti mengurangi perjalanan dinas, cetak pengadaan, pakaian dinas dan atributnya, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, makan/minum hingga sosialisasi/bimtek.
Menkeu juga mengingatkan APBD akan mengalami penurunan sesuai kondisi karena banyak pemasukan dari pajak ikut menurun. Vidcon hingga menjelang petang juga diikuti Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan. (famydecta)
The Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Tito Karnavian released a budget allocation for handling COVID 19 on Friday (17/4) afternoon via video conference (vidcon) which was participated in by regional heads and legislative council’s DPRD officials throughout Indonesia, including Probolinggo Mayor Hadi Zainal Abidin and DPRD Speaker Abdul Mujib and several officials at the Command Center.
According to Minister Tito, the reaction of each region to budget handling COVID 19 is different. He understood the emergence of concerns when refocusing-reallocation the budget. Therefore, a coordination meeting through a video conference with the KPK, BPK, LKPP, and Kabareskrim was carried out. "Many regions seem relaxed. We cannot predict the rapid spread of COVID-19," he said.
Based on the Ministry of Home Affairs data, the five largest regions (provinces) allocating budget for handling COVID 19 are DKI Jakarta Province; West Java, East Java, Central Java, and Aceh. Whereas at the regency/city level the first highest in Makassar City; Jember Regency; Bogor Regency; Bengkalis Regency and Tangerang City.
The smallest budget allocation is Jambi Province; West Sulawesi; Bengkulu; NTB and North Maluku. At the district/city level, the five cities with the lowest budget allocation are Tual; Nias Regency; East Tanjung Jabung Regency; West Bandung Regency, and Sorong City. The Minister of Home Affairs also displayed 48 regions with 19 budget allocations for handling COVID under IDR 10 billion. Probolinggo city was not included.
In addition to the COVID-19 handling budget, it was also released that the region was allocating a health treatment budget. East Java Province is ranked third with a budget value of IDR 948,160.228050. Regions in East Java that are included in the top five largest budgets for health management are Jember and Lamongan Regency. As of Friday afternoon, 528 regions had budgeted for health management, 14 regions had not informed the Ministry of Home Affairs.
East Java re-entered the top five, to be ranked fourth precisely as the five regions allocating budgets for handling economic impacts. The allocated value reaches IDR 269,937,292,956, whereas the five highest regency versions of a city from East Java are Jember with a total of IDR 81,964,524,000.
The number of provinces, regencies/cities that have budgeted for handling economic impacts is 390 regions. 138 regions have not budgeted and 14 regions have not informed budgeting to the ministry.
Well, for the budget allocation for the provision of social safety nets (JPS), East Java Province ranked fifth with a budget of IDR 1,173,000,000,000. In the regency/city level, Surabaya is in the top five by providing JPS of IDR 160,600,000,000.
Meanwhile, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Sri Mulyani explained that the world is currently facing a major change in terms of the economy. COVID 19 has spread throughout the world and even Indonesia, which can have social and economic impacts. Economic growth was affected by investment, exports, and imports.
In 2020, economic development fell 2.3 percent. This is a severe scenario that is often conveyed by Sri Mulyani at work meetings or cabinet meetings. The government must prepare itself for the possibilities that result in poverty and unemployment.
"With this situation, COVID 19 is widely spread in Java. Java has the biggest impact and the government has issued Perppu number 1 in 2020 in response to health, social and economic conditions," Sri Mulyani said in the video, which was attended by 803 participants.
In essence, the minister stressed the physical delay of the DAK (Special Allocation Fund), the cessation of spending was not important and now prioritizing health, economic impacts, and social safety nets. "The construction of a sports building or library can be stopped because of this (the budget for the construction) can be cut," she said in the video conference attended by Vice Mayor Mochammad Soufis Subri and Regional Secretary Drg Ninik Ira Wibawati.
Cutting or stopping unnecessary expenditures includes employee expenditure, goods, and services expenditure and capital expenditure. Such as reducing official travel, procurement, official clothing and attributes, maintenance of motor vehicles, eating/drinking to dissemination/technical guidance.
Minister of Finance also reminded that the Regional Budget will decrease according to the conditions because a lot of income from taxes has also declined. The video conference was also participated in by the Minister of Social Affairs and the Minister of Health. (alfien_tr)
.jpg)
