Bekerjasama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Pemerintah Kota Probolinggo merealisasikan program 'Kota Tanpa Kumuh' (KOTAKU) untuk membangun sistem terpadu bagi penanganan pemukiman kumuh.
Menurut Asisten Administrasi Umum Setda Kota Budiono Wirawan, program KOTAKU yang telah dilaksanakan sejak 2017 difasilitasi melalui dana APBN sebesar 20 Milyar lebih sehingga dapat berkontribusi di dalam kawasan kumuh di 24 kelurahan. Hal ini disampaikan Budi di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Probolinggo, Rabu (22/1).
"Ini adalah salah satu bentuk upaya koordinasi, pengelolaan, dan kolaborasi Pemkot Probolinggo dengan masyarakat yang tergabung dalam seluruh elemen untuk kepentingan bersama. Sehingga upaya tersebut berkontribusi sebesar 192,95 HA pada tahun 2015 turun menjadi 2.95 HA di tahun 2019," Asisten Administrasi Umum Setda Kota Budi Wirawan.
Program ini, lanjutnya, adalah rekonsiliasi kolaborasi Pemkot Probolinggo dengan seluruh elemen masyarakat dengan tujuan menjadi syarat percepatan pembangunan yang merata. Partisipasi masyarakat selalu dikedepankan. Pemerintah berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, "ujarnya.
Lebih jauh Budi menerangkan, dalam upaya mewujudkan program tersebut, Pemkot Probolinggo telah menentukan 10 program unggulan bidang pembangunan. Salah satu sub program yang ditentukan adalah menciptakan destinasi wisata baru di Pantai Mayangan dengan konsep meminimalisir kawasan kumuh.
Sejalan dengan program itu, pemerintah pusat melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur telah direvisi Mayangan untuk perbaikan bersama dalam penataan kawasan permukiman di tepi air.
Sementara itu, Kepala Project Manager Unit Kementerian PUPR Aswin G. Dianto Sukahar menuturkan, program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan. Hal ini dilakukan demi terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan, sehingga pembangunan wilayah di Kota Probolinggo merata untuk kesejahteraan masyarakat.
Progam Kotaku dikoordinir Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Yang direalisasikan hearts Bantuan dana infrastuktur Yang Kondisi sarana Dan prasarananya TIDAK memenuhi Syarat.
“Termasuk Jalan Lingkungan, Drainase, Penyediaan Air Bersih / Minum, Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Air Limbah, Pengamanan Kebakaran, dan Ruang Terbuka Publik," jelasnya. ( Sonea )
Pemkot Probolinggo telah mewujudkan program “kota tanpa kawasan kumuh” yang disebut KOTAKU untuk mengembangkan sistem penanganan kawasan kumuh yang terintegrasi, bekerjasama dengan Badan Swadaya Masyarakat (BKM).
Menurut Asisten Administrasi Umum, Budiono Wirawan, program KOTAKU yang dilaksanakan sejak 2017 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai lebih dari Rp kota. Hal itu diungkapkan Budi di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota (DPUPR), Rabu (22/1).
“Ini (program) wujud koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi Pemkot dengan masyarakat, melibatkan seluruh elemen, untuk kepentingan bersama. Akibatnya terjadi penurunan jumlah kawasan kumuh, dari 192,95 hektar pada 2015 menjadi 2,95 hektar pada 2019, ”kata Budi.
Hal itu, lanjutnya, merupakan kerja sama antara pemerintah kota dan seluruh elemen masyarakat dengan cara sebagai syarat percepatan pembangunan secara merata. “Partisipasi masyarakat adalah suatu keharusan. Pemerintah sedang menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, ”ujarnya.
Lebih lanjut Budi menjelaskan, dalam merealisasikan program tersebut, Pemkot Probolinggo telah menetapkan 10 program utama dalam pembangunan. Salah satu subprogram yang diikutsertakan adalah membuat destinasi wisata baru di Pantai Mayangan dengan menerapkan konsep meminimalisir kawasan kumuh.
Sesuai dengan program tersebut, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pusat Infrastruktur Permukiman Daerah (BPPW) Jawa Timur telah menyetujui untuk bekerjasama dengan Pemkot untuk mengembangkan Mayangan dalam pengembangan permukiman. daerah di tepi air.
Sementara itu, Kepala Unit Manajer Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aswin G. Dianto Sukahar mengatakan, program tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses infrastruktur dan layanan dasar di kawasan kumuh. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan sehingga pembangunan kota dapat terjadi secara merata untuk kesejahteraan masyarakat.
Program KOTAKU dikoordinasikan oleh Badan Swadaya Masyarakat (BKM), diwujudkan dalam bentuk dana infrastruktur dan disalurkan ke daerah yang infrastrukturnya belum memenuhi syarat.
“Ini termasuk jalan lingkungan, drainase, pasokan air bersih atau minum, pengelolaan limbah, pengelolaan air limbah, keamanan kebakaran, dan ruang publik terbuka,” jelasnya. (alfien_tr)
.jpg)
